Laporkan Masalah

Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik dan transparansi di Pemerintah Kota/Kabupaten yang terjadi pemekaran

PARHUSIP, Poltak Teodorus, Prof.Dr. Abdul Halim, MBA

2007 | Tesis | S2 Akuntansi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi di pemerintahan daerah/kota yang terjadi pemekaran. Salah satu syarat agar terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) bagi pemerintah daerah dengan melaksanakan akuntabilitas publik dan transparansi. Sesuai dengan berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah, pemerintahan melakukan reformasi penganggaran daerah dengan mengubah paradigma anggaran tradisional (line item dan inkremental) menjadi anggaran berbasis kinerja seperti yang dituangkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan. Demikian juga diharapkan dalam penelitian ini anggaran berbasis kinerja ini mampu untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi di pemerintahan daerah/kota yang terjadi pemekaran, sehingga tugas utama pemerintah daerah/kota yaitu untuk melayani masyarakat luas (publik) dapat terwujud. Penelitian ini dilakukan dengan survei melalui kuesioner yang dibagikan kepada pejabat/staf pemerintah daerah dan anggota DPRD di pemerintahan kota Banjar, Cimahi, dan Tasikmalaya di Propinsi Jawa Barat. Pemilihan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan APBD. Hasil analisis regresi yang dilakukan dari 149 responden menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan secara signifikan akuntabilitas publik yaitu sebesar 0,613 dan transparansi yaitu sebesar 0,411 di pemerintahan daerah/kota yang terjadi pemekaran pada tingkat signifikansi 0,05 (α = 5%).

The purpose of this research was to empirically test if the effect of work based budget application would be able to increase public account and transparency in developed city/regional governmental. A condition to perform the good governance presence for the regional government was the application public account and transparency by the regional governmental. Along with the effectively of the law of region autonomy, the government lead the reformation of regional budget by transforming the paradigm of traditional budget (line item and incremental) to the work based budget as they were poured in laws and rules. It was expected as well in this research, the work based budget would be able to increase the public account and transparency in developed city / regional governmental so that the main duty of the developed city / regional government to serve the public would be revealed. This research was performed by a survey using questioner spreaded by the regional government and DPRD members in Banjar, Cimahi, and Tasikmalaya, some regions lied in West Java. The sample choosing was performed by purposive sampling, named thoses involved in the APBD arrangement, implementation, and supervison process. Regresion analysis result performed in 149 respondens showed that the application of the work based budget would be able to significantly increase the public account of 0,613 and transparency of 0,411 in the developed city / regional governmental in the significantly level of 0,05 (α = 5%).

Kata Kunci : anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas publik, transparansi, work based budget, public account and transparency


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.