Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara kinerja Program Pengembangan Kecamatan di Sentolo dengan harapan, keinginan, dan aspirasi kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan sejumlah responden, yakni 17 Kepala Pedukuhan sebagai pihak yang paling mengetahui kinerja PPK di tingkat pedukuhan. Penulis juga mewawancarai sejumlah informan seperti Kepala Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Ketua UPK, dan Kepala Desa. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah responden dan informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kinerja PPK selama tiga fase kegiatan (dari tahun 1999-2006) belum memberikan kemajuan berarti bagi kehidupan sosial dan ekonomi kelompok sasaran. Hal ini disebabkan karena Tim PPK sebagai implementor program masih belum responsif terhadap kebutuhan, keinginan, dan aspirasi kelompok sasaran. Berbagai ketentuan yang dianggap sudah tidak relevan oleh kelompok sasaran ternyata masih tetap dipertahankan, sementara berbagai masukan yang pernah disampaikan oleh kelompok sasaran dalam berbagai tingkat rapat hingga kini belum mendapat respon dari Tim PPK. Berdasarkan temuan ini, peneliti berkesimpulan bahwa program ini seharusnya diterminasi. Terminasi di sini tidak dipahami sebagai proses penggantian PPK dengan program yang baru, namun lebih sebagai suatu upaya penyesuaian atau penggantian berbagai ketentuan yang ada dalam PPK yang dianggap disfungsional dan tidak relevan.

The Sub-district Development Programme was one of poverty alleviation programmes. This programe aims at a host of target groups, particularly the poor and women who lived in sub-district area. The purpose of this programme is to empower the poor and women and to encourage them in development activities. But this research findings that the performance of The Sub-District Development Programme during three phases (from 1999-2006) hasn’t been in accordance with the hopes and aspirations of the target groups in general. They felt that this programme hasn’t given any progresses to social and economic life of the community from the first phase. Conversely, this programme considerely created social gap among target groups, because of the competition system builted in this programme. Based on these findings, this research concluded that The Sub-District Development Programme should be terminated. But it doesn’t mean that this programme has to be replaced with the new programme. Termination was a process, by which the government should make some adjustments or changes, particularly about rule of the game and the allocation of resources.

Kata Kunci : Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan, Akuntabilitas Kinerja, performance, accountability, termination.