Program kerjasama kemitraan diselenggarakan oleh Pemda Sleman untuk memperbaiki mutu pelayanan publik di Sleman. Selain itu, program ini dilakukan untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan Pemda. Ada variasi hasil yang diperoleh dari kegiatan pelaksanaan program kerjasama kemitraan. Beberapa program mampu meraih tujuan-tujuan yang diharapkan, sedangkan yang lainnya masih gagal. Penelitian ini tertarik untuk mengetahui apakah keberhasilan dan kegagalan program ada kaitanya dengan tingkat kepatuhan para aktor pelaksana terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas atau tidak. Guna mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang program kemitraan dan proses perumusan serta pelaksanaannya, penelitian sebelumnya telah melakukan kajian pendahuluan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Pemda untuk menyelenggarakan program ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan organisasi yang dipilih sebagai objek penelitian adalah Dinas PUPP Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses program kerjasama kemitraan mulai dari tahapan formulasi hingga implementasinya bersifat kompleks. Kompleksitas program dapat dilihat dari banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi dan juga variasi hasil program yang dicapai. Kemauan politik bupati, tekanan-tekanan fiskal, efisiensi, program bantuan teknis, sumberdaya manusia, dan kapasitas administrasi merupakan faktor-faktor utama penentu keputusan program. Bukti-bukti empirik di lapangan memberikan petunjuk kuat bahwa kemauan politik bupati, tekanan-tekanan fiskal, efisiensi dan bantuan teknis mendorong keputusan Pemda Sleman untuk segera menyelenggarakan program, sementara sumberdaya manusia dan kapasitas administrasi cenderung menghambat keputusan Pemda. Penelitian memperlihatkan bahwa dua program yang diteliti, yakni program pelayanan reklame dan program pembangunan jalan, berhasil meraih beberapa tujuan antara dan akhir, sedangkan satu program berikutnya, yakni program IMB, terbukti gagal. Penelitian mencatat bahwa faktor penentu kegagalan-kegagalan program terkait dengan ketidakpatuhan para ma najer dan pelaksana program terhadap prinsipprinsip transparansi dan akuntabilitas program.

The partnership programs are carried out by the local government of Sleman in order to improve its public service quality as well as to develop its financial autonomy. The previous studies showed that the results obtained from the partnership program in many regions and countries varied. Some programs succeeded in achieving the expected goals, while others failed. Based on the fact, using case study methods, this research wishes to know whether the success and the failure of the program at the Dinas PUPP Sleman are related to the compliance level of the implementers to the transparency and the accountability principles or not. The results of the research demonstrate that the formulation and the implementation processes of the partnership are comp licated. There are many influencing factors that support or inhibit the results of the programs. The empirical evidences give the strong indication that the political will of the regent, the fiscal pressures, the efficiency, and the technical assistance support the decision of the local government of Sleman to immediately carry out the program, while the human resource and the administrative capacity tend to inhibit it. The research demonstrates that the two programs studied, i.e. the advertisement service program and the road development program, succeed in achieving some intermediary and final goals, while another program, i.e. the reconstruction building permit program, fails. The research proves that the program failures are caused by the disobedience of the program implementers in applying the transparency and accountability princip les.

Kata Kunci : Pemda Tingkat II,Kerjasama Kemitraan,Transparansi Program