Laporkan Masalah

Akuntabilitas pelayanan publik pada Rumah Sakit Umum daerah Prof.Dr. W.Z. Johanes Kupang

ZACHARIAS, Esa Eli, Dr. Samodra Wibawa, M.Sc

2005 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparat birokrasi selain harus sesuai dengan nilai atau norma organisasi juga harus sesuai dengan nilai atau norma yang dimiliki oleh masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah selama ini acuan pelayanan yang digunakan oleh aparat birokrasi hanya mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh organisasi dan belum menggunakan nilai- nilai yang ada di masyarakat dalam memberikan pelayanan. Dengan terabaikannya nilai-nilai yang ada pada masyarakat maka dapat dipastikan pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi hanya sebagai prasyarat atau rutinitas tetapi kualitas pelayanan bukanlah menjadi hal yang utama. Kesesuaian pelayanan dengan nilai-nilai eksternal yang ada di masyarakat sangat penting mengingat pada saat suatu kebijakan atau aturan dibuat untuk melayani masyarakat tidak mampu memprediksi berbagai kepentingan semua pihak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara cermat akuntabilitas pelayanan publik pada Ruamh Sakit Umum Daerah Pro.Dr.W.Z.Johanes Kupang. Data diperoleh dari aparat birokrasi di rumah sakit sebagai responden dan DPRD Kota Kupang,YLKI, pasien rawat inap maupun rawat jalan sebagai info rman kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara untuk mendapat informasi yang lebih lengkap untuk selanjutnya di analisis. Dari hasil penelitian dengan menggunakan indikator transparansi pelayanan, keadilan, dan orientasi pelayanan serta berbagai faktor yang mempengaruhi yakni diskresi pelayanan dan profesionalisme aparat birokrasi, maka diketahui penyelenggaraaan pelayanan publik di RSUD Prof.Dr.W.Z.Johanes Kupang masih mengacu pada aturan yang ada dalam organisasi tersebut dan belum menggunakan nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagai acuan dalam memberikan pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya keluhan masyarakat atas berbagai pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi yang ada di RSUD Johanes Kupang. Untuk itu rekomendasi yang ditawarkan adalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparat birokrasi selain mengacu pada kebijakan organisasi juga harus mengadopsi nilai- nilai yang dimiliki oleh masyarakat dengan perlu adanya peningkatan pelayanan dalam hal pemberian informasi yang secara transparan, adil dalam memberikan pelayanan serta orientasi pelayanan aparat harus lebih dikonsentrasikan pada tugas-tugas di rumah sakit. Selain itu perlu diberikan kelonggaran disertai kewenangan yang cukup pada level birokrasi paling bawah karena pada tingkat ini aparat lebih mengenal dan memahami kebutuhan pengguna jasa serta perlu peningkatan profesionalisme aparat birokrasi melalui pendidikan dan latihan- latihan agar mempunyai pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan lebih dalam bidang tugasnya dalam rangka pemberian pelayanan yang lebih baik.

The implementation of public service by red tape institution besides had to appropriate with organization values and norms, it had to suitable with values and norms within society. The emerging problems are all this time the service references used by bureaucrat institution merely refers to specified regulations by an organization and do not use existing values yet within society in providing service. By the ignorance of values within society, then it could be determined that service provided by bureaucrat institution were only a prerequisite or a routine, however, service quality did not become a primary thing. The fit of service with existing external values within society was quite important whereas in the time when a policy or a rule was made to serve society did not able to predict various interests of entire parties. This research used qualitative, descriptive method to describe carefully the accountability of public service at the Regional General Hospital of Prof. Dr. W. Z. Johanes, in Kupang. Data obtained from red tape institution at the hospital as respondent and the Assembly at regency level, Kupang City, the Indonesian Consumer Institution Association, both stayed treated patients and outpatients, as key informants. Data collection techniques used were documentation, observation, and interview to get more complete information to be next analyzed. Out of research’s results, by using service transparency indicators, fairness, and service orientation and many such factors affecting as service discretion and the professionalism of bureaucrat institution, it was then known that the implementation of public service at the Regional General Hospital of Prof. Dr. W.Z. Johanes, in Kupang still refers to existing rules within that organization in providing service. This could be seen form still many social complaints over various service provided by red tape institution existed at the Regional General Hospital of Johanes, in Kupang. Accordingly, recommendations offered was in the implementation of public service by bureaucrat institution beside refers to organization’s policies, it must also adopted values owned by society. It could be done by the presence of service increase in the matter of transparent and fair information availability in providing service and orientation of institution’s service must be more concentrated on tasks at hospital. In addition, it needs to be provided discretion, followed by enough authority at lowest red tape level due to at this level, the officers more know and understand the needs of service users. Meanwhile, it was also needed professionalism increase of bureaucrat institution through education and training in order they have more knowledge, abilities, and skills within their tasks to give better service.

Kata Kunci : Pelayanan Publik,Kesehatan,RSUD, Accountability, Service, Service Users


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.