Laporkan Masalah

Analisis kebijakan pengembangan organisasi kecamatan :: Studi kasus pada Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa

FIRMANSYAH, Muhammad, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dengan diberlakukannya W Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan mendasar bagi keberadaan ' organisasi Kecamatan, dari perangkat pemerintah (dekonsentrasi) menjadi perangkat daerah (desentralisasi). Menyikapi perubahan substansi, maka . organisasi Kecamatan harus menyesuaikan diri dengan paradigma baru tatanan pemerintahan daerah, dimana pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah Kabupaten dan Kota merupakan suatu keharusan. Mengingat organisasi Kecamatan belum memiliki tugas pokok yang jelas, sementara pada saat yang sama pemerintah daerah dituntut untuk mensukseskan pelaksanaan otonomi, dimana Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah, maka mau tidak mau pemerintah daerah harus memposisikan kembali kedudukan dan fbngsi organisasi Kecamatan agar bisa menjadi sebuah institusi yang kinerjanya membawa dampak bagi kemajuan daerah dan masyarakat. Kecamatan Tinggimoncong - Kabupaten Gowa misalnya, dari hasil penelitian lapangan data menunjukkan bahwa sampai saat ini fungsi dan tugas organisasi serta pemahaman para karyawan belum mengalami perubahan. Dari hasil diagnosis organisasi, secara konsepsi perlu adanya pengembangan organisasi terutama dari aspek kelembagaan. Perubahan struktur dan fungi merupakan suatu keharusan saat ini guna menyesuaikan dengan visi dan misi yang diemban oleh organisasi Kecamatan dewasa hi. Setelah melakukan pengkajian lapangan, perubahan yang bersifat evolusioner dianggap lebih tepat dalam pengembangan organisasi Kecamatan Tinggimoncong. Pendekatan struktur organisasi yang berbentuk lini dan staf masih dianggap relevan, oleh karenanya ha1 yang mendasar berubah hanyalah departementasi bidang pekerjaan dan fungsi yang mesti diemban. Sehingga hasil desain organisasi Kecamatan Tinggimoncong secara struktural terdiri dari: Camat selaku unsur top manajer, Sekretaris Camat selaku unsur pimpinan staf yang memiliki tugas utama memberi dukungan administratif kepada Camat. Pada level operasional, didesain tiga seksi masing-masing: (1) seksi pelayanan publik; (b) seksi perekonomian; dan (3) seksi kelembagaan, dan ditambah 4 unit pelaksana teknis, yakni: a) sub dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, (b) sub dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan, (c) sub dinas Perindustrian, Pariwisata, dan Perdagangan, (d) sub dinas Tata Ruang dan Bangunan

The enactment of Laws No. 22 year 1999 on Local Government has lead fundamentally changes to the existence of Kecamatan (Sub District) organization, from government apparatus (deconsentration) to local apparatus (decentralization). To anticipate such substantial changes, then Kecamatan organization should adjust it self with new paradigma of local government orders in which the autonomy implementation at both District and Municipality levels shall be an obligation. Due Kecamatan organization has not had its real main duty, meanwhile at the same time local government has been Kecamatan demanded to succeed autonomy implementation by which has been one of the local apparatus, then, like or dislike, local government should reposition assignment and hnction Kecamatan organization to be an institution which performance may bring impact for local and society progress. Sub District of Tinggimoncong, Gowa District for instance. based on field research it has indicated that the present hnction and task of organization along with the employees understanding has not undergone changes yet Based on diagnoses result of organization, it is necessary to develop organization conceptually, particular by from institution aspects structure and fiinction changes at the present shall be an obligation in order to adjust the vision and mission brought by Kecamatan organization. Upon completing field study, evolutionary changes is . deemed more precisely for developing organization of Sub District of Tinggimoncong. Organization structure approach in line and staff structure is still deemed relevant due the most hndamental changes is just both departmentalization of work and function should be executed. Hence, the result of organization design of Sub District of Tinggimoncong structurally shall contain of: Head of Sub District as top manager element, Secretary as Staff having main duty for giving administrative support to herhis boss (Head of Sub District). In operational levels it is designed three sections comprising : (1) public service section (2) economic section and (3) institution section, added with four technical unit which are : a) sub department agriculture, gordening and cattle raising, b) sub department Bina Marga, Cipta Karya and Irrigation, c) sub department industry, tourism and trading, d) sub department space and building arrangament

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Pengembangan Organisasi Kecamatan


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.