Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan Notaris diperlukan kehadirannya dalam perkara pidana dan untuk menjelaskan akibat hukum terhadap Notaris atas akta yang dibuatnya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan pendekatan masalah dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta penulis juga terjun secara langsung ke lapangan untuk menghimpun dan mengkaji data-data dan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Data-data tersebut meliputi data Primer dan data Sekunder. Data Primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta otentik yang memuat keterangan palsu dalam hal ini hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Sebagaimana perjanjian yang tertulis dalam akta jual beli tanah tersebut adalah batal demi hukum, artinya sejak lahirnya perjanjian jual beli tanah itu sudah batal atau tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada. Dengan kata lain sejak awal dibuatnya akta itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak. Dalam rangka proses pembuktian terhadap indikasi perbuatan pidana dalam akta otentik tersebut di atas, maka diperlukan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana yang mana merupakan kewajiban setiap warga/anggota masyarakat untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa berdasarkan Pasal 224 KUHP, hal ini juga berlaku bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dimana kehadirannya harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Daerah.

This study was to know, understand and analyze factors making notary personnel necessary to attend in criminal case session and describe legal effects on notary personnel in relation to the deed he made. This study was conducted by juridical-empirical approach, namely a study with problems solved by reviewing valid regulation in Indonesia and the writer also came to the field to collect and examine data and facts obtained in the field. The data consisted of primary and secondary data. Primary data were collected directly from first source, namely behavior of local people in this study. Secondary data consisted of formal documents, books, and results of study such as report, diary, etc. The results of study indicate that the authentic deed containing false information, in this case, only having evidence force as underhand deed. The agreement written in the land sales deed is void in law. It means that the land sales agreement is void since it was made or it is never found present. In other words, since the deed was made early, it has no legal forces for parties. In order to evidence the indication of criminal action of the authentic deed, it is necessary to ask notary personnel to attend in examination of criminal case in which it is duty for each citizen/member of community to attend in examination of criminal case as witness, specialist witness or translator complying with Article 224 of Criminal Code, it is also true for Notary personnel as Public Official where his attendance must get permission previously from Local Honorary Committee.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Akta Notaris, Unsur Perbuatan Pidana