Tujuan dari tulisan ini adalah melihat strategi elit lokal menjadikan wacana pemekaran begitu berkuasa. Sejak wacana pemekaran dihembuskan ketengah-ketengah warga BMR, hampir tidak ada wacana tandingan yang mencoba melawan wacana pro pemekaran. Untuk membangun wacana tersebut tentu elit harus mempunyai strategi untuk melastarikan wacana pro pemakaran dan juga modal (modal Ekonomi, Modal Sosial, Modal Kultural dan Modal Simbolik) untuk membangun wacana tersebut agar menjadi wacana dominan. Menurut Bourdieu Strategi elit yang berkuasa untuk tetap menjadikan suatu wacana dominan adalah dengan cara melestarikan (conservation), yaitu mempertahankan dan membangun wacana-wacana yang sudah mapan tersebut. Modal yang telah disinggung di atas kemudian digunakan elit yang berkuasa untuk produksi atau reproduksi wacana secara terus-menerus dan masif, sehingga manusia yang menjadi tempat “tinggal” wacana tersebut dengan tidak sadar telah dikuasai oleh elit. Ada pun pertanyaan yang ingin dicarikan jawaban dalam tulisan ini adalah Bagaimana strategi (cara) elit di Bolaang Mongondow Raya dalam mengkonsolidasikan wacana pemekaran provinsi BMR? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan metode ini, penulis bisa menjelaskan fenomena maraknya pemekaran. Pendekatan studi kasus berguna untuk menjelaskan fenomena tersebut secara intensif, terperinci dan medalam. Analsis data menggunakan teknik triangulasi, dimana data yang terdiri data primer dan sekunder di kumpulkan dan di anasilis serta diverifikasi keabsahanya. Dari hasil penelitian ditemukan dua isu dominan dalam wacana pemekaran Provinsi BMR, yaitu (1) Wacana Kesejahteraan (ditampilkan); dan (2) Wacana Perbedaaan Etnis dan Agama (disembunyikan), yang masing masing mempunyai landasan yang kuat kenapa bisa muncul kepermukaan. Wacana kesejahteraan misalkan hadir akibat dari “ketidakadilan” Provinsi Induk (Sulut) dalam membagi kue Kekuasaan Provinsi. Contohnya, fasilitas Publik seperti jalan dan pelayanan kesehatan masih sangat minim di wilayah BMR. Begitu juga dengan wacana perbedaan etnis dan agama, dimana warga BMR sebagian besar beretnis Mongondow dan beragama Islam. Sangat kontras dengan wilayah Sulut lainya yang sebagian besar beretnis Minahasa dan beragama Kristen. Strategi (cara) elit dalam membangun wacana sangatlah beragam. Dengan menggunakan modal yang ada, elit membagun wacana-wacana tersebut diatas dengan cara menghadirkanya secara terbuka dan menyembunyikan beberapa wacana. Ada tiga medium yang digunakan elit untuk mengkampanyekan dan menyampaikan pesan-pesan baik tentang pemekaran. Pertama, Media Lokal adalah salah satu alat untuk membangun dan melestariakan wacana pemekaran. Kedua, menggunakan baliho, striker dan sebagainya. Ketiga, menggunakan ruang-ruang kultural warga BMR seperti hajatan pernikahan. Pada medium pertama wacana kesejahteraan sering di tampilkan sedangkan isu perbedaan agama dan etnis tidak hadir secara terang-terangan, isu ini hanya di perbincangkan secara tertutup seperti diskusi terbatas dan di beberapa hajatan warga yang di hadiri kalangan terbatas (orang Islam dan Suku Mongondow) saja. Lewat penelitian ini juga dapat direkomendasikan serta menjadi bahan refleksi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: kesatu, jika salah mengelolah wacana pemekaran Provinsi BMR akan terjadi konflik horisontal antar warga di Sulut karena elit juga membangun wacana perbedaan agama dan etnis. Kedua, ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di Sulut perlu di lihat secara mendalam lagi dan menyeluruh. Ketiga, “bonus” pemekaran seperti DAU dan DAK serta dana perimbangan yang ada di wilayah BMR penting didistribusikan secara adil dan merata. Keempat, isu pro pemekaran begitu menghegemoni warga sehingga warga BMR menjadi kurang kritis dan objektif melihat kondisi pemekaran di Indonesia saat ini.

The purpose of this study is to see the strategy applied by the ruling local government to realize territorial expansion draft. Ever since the idea of territorial expansion was proposed to the public of Bolaang Mongondow Raya (BMR), there has not been any contending ideas. In order to realize this draft, the local government has to have strategy, as well as assets (Economic asset, cultural asset, symbolic asset) if they would want it to be a dominant, prioritized draft. According to Bourdieu, a possible strategy that ruling government could take in order to make a draft dominant is through conservation, which is an act of defending and building upon the established drafts. The assets mentioned above then could be used by the ruling government to massively produce or reproduce the idea of the said drafts so it becomes imprinted as public opinion. Thus, the society upon which the imprinted draft “lives” as public opinion becomes unconsciously controlled by the government. The research questions of this study is what is the strategy (how to do it) of the ruling government of Bolaang Mongondow Raya in consolidating the territorial expansion draft? This study utilizes descriptive-qualitative method with case study approach. By such method, the reason behind the popularity of territorial expansion could be explained. The approach of this study has the purpose of explaining such phenomenon intensively, thoroughly, and detailed. The data analysis utilizes triangulation technique. The data consists of primary and secondary data whose validity is gathered, analyzed, and verified. Based on the research, two dominant issues concerning the territorial expansion draft are identified: (1) the issue of prosperity (visible); and the issue of the difference of religion and ethnicity (hidden), each having strong foundation to resurface. For example, the issue of prosperity appears as the result of what is considered an “unfair” treatment by the mother-province Sulawesi Utara (Sulut) in power distribution. Public facilities like road and healthcare, as examples, are still rare in BMR. This is also the case in the issue of difference of religion and ethnicity, since the people in BMR consist mostly of Moslems from Mongondow ethnic, in contrary with other territories in Sulut province which consist mostly of Christians from Minahasa ethnic. There are various strategies taken by the ruling government in order to realize the draft. Using available resources and assets, the government build the public opinion by presenting parts of the issues openly, while hiding some aspects of it. There are three mediums utilized by the ruling government to promote the territorial expansion agenda. The first is the local media which serves as the tool to build and conserve the public opinion regarding territorial expansion. The second is through advertisement boards and stickers. The third is through the BMR’s cultural space such as marriage ceremony. In the first medium, the issue of prosperity is often presented while the issue of the difference of ethnicity and religion is only presented implicitly. This second issue is only openly discussed in a limited forum attended only by Moslems and Mongondow people. In conclusion, this study could become a recommendation and reflection for interested parties to be attentive to these aspects: Firstly, mismanaging the territorial expansion draft in BMR could possibly lead to horizontal-conflict between society in Sulut, since the ruling government implicitly build the issue of difference in religion and ethnicity. Secondly, inequality and unfairness in Sulut has to be given thorough and serious attention. Thirdly, the expansion “bonus” like General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and other kinds of funds should be distributed equally. Finally, the pro-expansion attitude has become a hegemony among the BMR public that they become less objective and less critical in assessing the overall condition of territorial expansion process in Indonesia.

Kata Kunci : Wacana, Strategi Elit dan Pemekaran Daerah