Penelitian ini didasarkan pada proses formulasi kebijakan untuk pembentukan suatu daerah baru yaitu Kabupaten Nagan Raya, yang sudah tentu dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dipenuhi. Kebijakan yang dibuat pemerintah Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan dengan mengakumulasikan berbagai kepentingan stakeholders termasuk komponen masyarakat daerah. Permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses formulasi kebijakan pembentukan daerah Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000; (2) faktor dominan apakah yang mempengaruhi interaksi para aktor dalam mengartikulasi kepentingannya bagi pembentukan Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif-deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang relevan dan validatif adalah mantan aktor pemangku kepentingan serta stakeholders yang berkompeten keterlibatannya di daerah penelitian (periode 1999-2004), teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi serta teknik analisa data dilakukan dengan mereduksi data dan disusun menurut kronologis kejadiannya (historiografis) untuk menemukan beberapa fenomena atau kecenderungan formulasi kebijakan yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini, dikemukakan bahwa dalam proses perumusan (formulasi) kebijakan untuk pembentukan daerah baru yaitu Kabupaten Nagan Raya, diketahui Stakeholders yang terlibat dalam proses formulasi hingga adopsi kebijakan mencerminkan formulasi semu (status-quo) yang diindikasikan melalui fenomena berikut : (1) kepentingan para aktor kebijakan lebih berorientasi pada nilai politis dan kelembagaan ketimbang kepentingan yang berorientasi pada nilai sosial-budaya, ekonomi daerah, namun tetap mengusung kepentingan stabilitas nasional sebagai isu kebijakannya; (2) kurang menonjolkan atau mengemukakan aspek/makna desentralisasi dan otonomi daerah yang sesungguhnya; (3) mekanisme formulasi kebijakan yang digunakan masih bersifat konvensional yaitu mengacu pada aspek institusional dan prosedural, tidak menampakkan fenomena diskresi ataupun kreatifitas. Aspek yang ditonjolkan bersifat ambisius (ambiguitas) untuk menciptakan penguasa daerah dengan kewenangan yang melekat (authority) sehingga proses yang dilakukan tidak sepenuhnya mencerminkan aspek persyaratan pembentukan daerah, baik secara teknis, administratif dan fisik-kewilayahan; (4) Tarik-ulur kepentingan para aktor kebijakan, yaitu antara jajaran birokrat, anggota legislatif daerah dan komponen masyarakat lainnya tidak diartikulasikan secara normatif, institusional dan koordinatif melainkan dilakukan secara internal-konstitusional. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakannya tidak sepenuhnya mengakomodir aspirasi berbagai kepentingan elemen masyarakat secara riil dan komprehensif, artinya, kepentingan yang diartikulasikan belum mencerminkan hak, fungsi dan kedudukan dari setiap kompenen stakeholders terkait dengan kebijakan pembentukan kabupaten baru.

The present research was based on the policy formulation process in the formation of new region namely Nagan Raya Regency, which certainly done through several steps must be fullfiled. The policy made by Government of West Aceh Regency conducted by accumulating various stakeholders interests including the regional community components. The problems would be answered by this research are (1) How the policy formulation process in formation of Nagan Raya Regency was conducted by Act No. 22, 1999 and Government Regulation No. 129, 2000; (2) what the dominant factor that influences interaction of the actors in articulating their interest for the formation of Nagan Raya Regency. The research method used is descriptive-exploratory with qualitative approach. The validative and relevant data sources is the formerly stakeholders actors and those competent by their involvement in the research area (period 1999-2004), Data collection technique was conducted through interviews and documentation studies as well as data analysis technique conducted by reducing data and constructed in its chronological order (historiographical) to find some phenomenon or tendencies of the implemented policy formulation. The results indicated that in the policy formulation process in the formation of new region namely Nagan Raya Regency, known the Stakeholders who involved in the formulation process to policy adoption reflected a quasi formulation (status-quo) indicated by the following phenomena: (1) the interests of policy actors more political institutional and value-oriented rather than sociocultural value-oriented, economic of regions, but still brought the national stability interest as their policy issues, (2) lack in highlighting or presenting the decentralization aspect/meaning and real regional autonomy; (3) mechanisms of the policy formulation used was still conventional that refers to institutional and procedural aspects, did not showed the discretion phenomenon or creativity. The aspects being prominent was ambitious (ambiguity) to create the regional authority with inherent authority (authority) so the processes conducted did not fully reflected a requirement aspects of the regional formation, either technical, administrative and physical-territorial; (4) Tug and stalling of the policy actors interests, among the ranks of bureaucrats, regional legislative members, and other community components was unarticulated normatively, institutional and coordinative but conducted in internally and constitutionally. n general, it can be concluded that their policy formulation did not fully accommodate the aspirations of various community interests elements in real and comprehensive, that means the interests are articulated not reflected the rights, functions and position of each stakeholders component associated with the new regency formation policy.

Kata Kunci : Proses Perumusan Kebijakan, Pembentukan Daerah, Kepentingan Aktor.