Pemerintah Daerah (Pemda) dengan adanya gerakan desentralisasi pascareformasi 1998, melalui UU no. 22/1999, memiliki otonomi yang lebih luas termasuk dalam hal pembiayaan untuk penyediaan layanan umum serta pemungutan pajak dari masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah (Kota/ Kabupaten). Salah satu pajak yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah adalah Pajak Iklan Luar Ruang. Pajak ini masih mengundang banyak perdebatan bahwa iklan luar ruang mengurangi keindahan kota dengan menutupi wajah asli dari kota tersebut (terutama di area warisan budaya). Namun di sisi lain, iklan luar ruang juga memberikan sumbangan yang cukup besar kepada pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kualitas ruang kota terutama pada iklan luar ruang di area publik. Sasaran studi ini adalah memahami latar belakang pengambilan kebijakan Pemda dalam pengelolaan iklan luar ruang. Pemda dapat merencanakan pengaturan iklan luar ruang dengan lebih baik untuk mendapatkan wajah kota yang juga lebih baik dan tetap mendapatkan pendapatan daerah yang memadai. Pengelolaan iklan luar ruang melibatkan banyak pemangku kepentingan di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Perizinan, dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah. Agar pengelolaan iklan luar ruang dapat berjalan dengan baik, prinsip-prinsip joined-up government diperlukan untuk menjamin berlangsungnya komunikasi antar institusi di dalam Pemda, juga antara Pemda dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Prinsip joined-up government juga membantu pengintegrasian antara permasalahan tata ruang dan permasalahan pendapatan asli daerah yang terlihat saling bertentangan. Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplorasi pada pengelolaan iklan luar ruang di Kota Yogyakarta, dan strategi penelitiannya menggunakan Archival Analysis and Survey. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan iklan luar ruang. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumen yang didapat dari dinas-dinas terkait maupun website resmi pemerintah, Dari hasil wawancara ditemukan bahwa terdapat 3 persepsi mengenai iklan luar ruang, positif, netral, dan negatif. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa persepsi para pihak sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak, dan kantor pajak sebagai pihak yang paling dominan dapat mengabaikan rekomendasi atau arahan dari pihak lain. Penelitian ini merupakan penelitian awal yang perlu eksplorasi lebih lanjut terutama mengenai persepsi masyarakat umum mengenai iklan luar ruang.

Decentralization movements after 1998 reformation had forced Indonesia to move from centralized to decentralized system through law no. 22/1999 which gives Local Governments broader autonomy. The local governments since then have more financial autonomy to finance the provision of public service and to levy taxes to their citizens in order to increase the revenue of the Cities/ Districts. The Local Government has an authority to regulate the outdoor advertisement, but still there are many debates on the outdoor advertisement that it diminishes the original face of the city (the façade, the cultural heritage areas). On the other hand the city needs funding from advertisement to support the development and the outdoor advertisement offers to give a contribution for revenue. The objective of this research is to improve the urban spaces particularly on the outdoor advertisement in public areas. This study aims to understand the background of the policy made by Local Government on the management of outdoor advertisement. It can help the Local Government to plan a better arrangement of outdoor advertisement to create better image of the city and to generate more local income from the outdoor advertisement. Principles of joinedup government will be needed to ensure interdepartmental communication among local government institutions, between local government and communities, and other stakeholders. This principle can help the integration between spatial planning and other interests such as local government revenue generation. The research type is an exploratory research on outdoor advertisement management in the City of Yogyakarta, and the research strategy uses Archival Analysis and Survey. Primary data will be collected through interview with stakeholders involved in outdoor advertisement management and the secondary data were collected through the documents in the involved agencies or official web sites. From the interview, it’s revealed that there are 3 general perceptions towards outdoor advertisement condition in Yogyakarta, positive, neutral, and negative. This research also reveals that the perception from stakeholders confirms their interests and the tax agency as the dominant stakeholder can override other stakeholders’ recommendation on the arrangement of the advertisements. The research suggests further research to explore the public perception on the outdoor advertisement or institutional framework on the outdoor advertisement management.

Kata Kunci : Iklan Luar Ruang, Yogyakarta, Citra Kota, Pendapatan Asli Daerah