Latar Belakang : Program Jamkesda Kota Yogyakarta diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (UPT PJKD) dengan sumber dana berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Aturan tentang kepesertaan, benefit dan besarannya terdapat dalam Peraturan Walikota. Belum ada penelitian yang komprehensif tentang manfaat dan kesulitan yang dirasakan masyarakat dalam menggunakan Jamkesda Kota Yogyakarta maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal tersebut. Metode: Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Responden kuantitatif (n=154) dipilih secara accidental ketika pasien sedang berobat di dua rumah sakit di Yogyakarta dan didasarkan pada rekapitulasi klaim pada bulan sebelumnya. Informan kualitatif (n=10) dipilih dengan purposive sampling yaitu pasien dengan penyakit kronis dan yang mempunyai klaim sangat tinggi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara mendalam kepada peserta Jamkesda yang sedang atau telah dirawat di dua RS tersebut. Hasil: Responden merasakan manfaat Jamkesda walaupun 51,30% merasa keberatan dengan besar cost sharing, sehingga – sebagian informan pada wawancara mendalam menyatakan mengutang untuk membayarnya. Sebanyak 61,04% responden menggunakan surat rekomendasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berobat karena tidak memiliki jaminan kesehatan. Kesulitan dalam pengurusan identitas kepesertaan hanya dialami oleh 16,23%, sedangkan 78,57% merasa mudah dalam pemanfaatannya. Masyarakat yang merasa kesulitan pada wawancara mendalam, mencari solusi kepada pengurus RT/RW, anggota DPRD, LSM dan tetangga. Sekitar 78,57% responden tidak memahami batasan pelayanan Jamkesda dan hanya mengetahui informasi yang berhubungan dengan kepentingan mereka saat itu. Sebanyak 89,61% responden mengetahui bahwa Jamkesda hanya bersifat bantuan. Semua informan pada wawancara mendalam serta 73,38% responden membayar cost sharing lebih dari 10% total klaim. Dari pengeluaran rumah tangga, hampir semua (99,35% responden) mengalami pengeluaran katastrofik yakni pengeluaran biaya kesehatan lebih dari 40% pengeluaran rumah tangga setelah dikurangi pengeluaran kebutuhan pokok. padahal 73,38% masyarakat berpenghasilan di bawah UMR. Kesimpulan: Cost sharing yang besar dapat berakibat pengeluaran katastrofik sehingga perlu dikaji kembali benefit package Jamkesda agar perlindungan terhadap keuangan rumah tangga dapat dicapai.

Background: The Program of Community Health Insurance Scheme (Jamkesda) in the city of Yogyakarta organized by the Technical Unit Regional Health Insurance Provider (UPT PJKD) with funds from the city budget. Rule about membership, benefits and amount of Jamkesda was appointed in the Mayor Regulation. There has been no comprehensive research about benefits and the perceived difficulty when using Jamkesda. This research aims to find it. Methods: This research is an observational study by using quantitative and qualitative methods. Quantitative respondents (n = 154) selected by accidental when the patient is being treated at two hospitals in Yogyakarta and is based on the recapitulation of the claims in the previous month. Qualitative respondents (n = 10) selected by purposive sampling in which patients with chronic illnesses and who have very high claims. Data collection was taken by questionnaire and guideline for in-depth interviews to participants Jamkesda who has been treated in two hospitals. Results: Respondents felt Jamkesda benefits despite objecting to 51.30% of the cost sharing, so that in-depth interviews five informants expressed borrow to pay for it. 61.04% of respondents use a letter of recommendation from Department of Social, Labor and Transmigration (people who have no health insurance). Difficulty in handling the identity of membership is only experienced by 16.23%, while 78.57% felt easy in use. Peoples who find difficulty are looking for a solution to the government administrator as RT/RW, parliamentarians, NGOs and neighbors. There is 78.57% of respondents did not understand about the limits service of Jamkesda, their only knows information relating to their current interests. 89.61% of respondents knew that Jamkesda are helps them. There are 73.38% and all the respondents who were interviewed paid the cost sharing more than 10% of total claims. From the total household expenditure, almost all (99,35 %) were catastrophic as the health spent more than 40% of their household expenditure whereas 73.38% below the minimum wage income. Conclusion: Cost sharing can result in large catastrophic expenses. Need to reassessment the benefit package of Jamkesda in order that the financial protection of household can be achieved.

Kata Kunci : jamkesda, manfaat, cost sharing, pengeluaran katastrofik