Di era reformasi dan otonomi daerah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengalami perubahan dalam pengelolaan tata pemerintahan didaerah.Dengan kewenangan Kepala Daerah yang terlalu luas sebagai pejabat pembina kepegawaian sehingga pengangkatan, pemindahan dan membinaan karier PNS kadang tidak profesional dan tidak memperhatikan kompetensi akan tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan politik.Sehingga penelitian ini bertujuan mengatahui yang melatarbelakangi politisasi pejabat struktural eselon II, politisasi pejabat struktural eselon II dan mengetahui dampak politisasi terhadap kinerja pejabat struktural eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna periode 2005-2010. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini di gunakan untuk mengambarkan politisasi pejabat stuktural eselon II (latar belakang dan Proses) dengan menguraikan pelaksanaan rekrutmen, seleksi dan penempatan, mutasi dan promosi, dan kompetensi pejabat dengan menganalisis, mengakaji fenomena-fenomena yang terjadi pada saat pemerintahan Bupati Muna periode 2005-2010. Selain itu pendekatan ini digunakan untuk melihat dampak politisasi terhadap kinerja pejabat struktural eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna periode 2005-2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen, pengangkatan dan pemindahan, dan pembinaan karier PNS sangat tidak memperhatikan prinsip kompetensi akan tetapi didasarkan pada pertimbangan politik. Dampaknya, kepemimpinan pejabat struktural eselon II mengikuti pola kepemimpinan dan keputusan pejabat politik yang tidak lepas dari urusan politik dan harus loyal terhadap Bupati baik loyal terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun loyal terhadap kepentingan partai politik. Dari sisi penyelesaian konflik, dengan memberlakukan ‘satu pintu’ dalam pengambilan keputusan dengan menunjuk pejabat yang dipercayai dan menempatkan pejabat-pejabat yang mendukung dan memberikan kontribusi, sedangkan pejabat yang bertolak belakang di nonjob. Koordinasi dilakukan hanya sebatas pimpinan organisasi dengan Bupati, tidak ada keterlibatan aparatur unit organisasi terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Koordinasi yang sifatnya biasa saja yang menyangkut persoalan administrasi pada prinsipnya itu dilakukan namun tidak efektif, yang mengakibatkan terjadinya pathologi birokrasi. Oleh karena itu rekomendasi yang diajukan,(1)Optimalisasi peran Sekretaris Daerah sebagai lembaga tertinggi dalam birokrasi dengan komitmen yang tinggi; (2) Perlu adanya efektifitas dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan singkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pokok;(3)Perlu adanya open recruitment dalam melakukan rekrutmen dan penempatan pejabat dengan mengumumkan kepada seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan dengan mengikuti tes Fit and Proper Test; (4) Pengangkatan dan pemindahan pejabat struktural perlu pembenahan dan penataan dengan berpedoman pada prinsip The right man on the right place and the right man on the right job; (5) Meningkatkan efektifitas pengawasan oleh lembaga Inspektorat serta memperkuat fungsi koordinasi dan kerja sama organisasi perangkat daerah; (6) kepemimpinan pejabat struktural perlu dibenahi dan dibekali dengan keahlian, keterampilan dan pengalaman.

In the era of reform and regional autonomy and the presence of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, it has caused a change in the regional governance. The Ascendency of the Regional Chief as the official supervisor from appointment of personnel, transfer to career of civil servants, in fact, it conducted unprofessionally and less considering to competence but on political consideration. Therefore, the study aimed to determine the underlying politicization on structural echelon II officials, and the politicization impact on the officials’ performance at the Secretariat of Muna District of 2005-2010. This research uses a descriptive method by qualitative approach. This method try to portray the politicization of officials structural echelon II (background and Processes) by outlining the implementation of recruitment, selection and placement, transfer and promotion of officials and competency by analyzing, to study phenomena occurred during 2005-2010. Moreover this approach is used to see the impact of the politicization of the structural performance of echelon II officials at the Secretariat of Muna Regency period 2005-2010. The results showed that the recruitment, appointment, removal and civil servants career development are not observing the principles of competence, but based on political considerations. The impact, structural leadership echelon II officials to follow the pattern of political leadership and officials decisions that can not be separated from politics and should be loyal to their Bupati both loyal to their organization of government and loyal to their interests of political parties. In terms of conflict resolution, by imposing 'one door' in decision making to appoint officials who trusted and put the officials that support and contribute to, whereas the opposite deactivated officials. Made only limited coordination with the organization's leaders Bupati, no involvement of the organizational unit associated apparatus in accordance with the duties and functions. In principle, the coordination of that ordinary nature that the problem concerning the administration is done but ineffective bureaucracy that result in pathology. Therefore, presented recommendations, (1) Optimizing the Secretary role of the highest body in the bureaucracy with high commitment, (2) Need for effectiveness in the implementation of coordination functions and synchronizing the implementation of duties and principal functions, (3) There needs to be open recruitment in the recruitment and placement officials with the announce to all employees that meet the requirements by following the Fit and Proper test, (4) the appointment and removal of structural officials need revamping and restructuring based on the principle of the right man on the right place and the right man on the right job, (5) Improve the effectiveness of supervision by the Inspectorate as well as strengthen its coordination and cooperation in the regional organization, (6) The Leadership Structural need to be addressed and equipped with the expertise, skills and experience.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Politisasi, Pathologi Birokrasi, Sekretariat Daerah