Laporkan Masalah

KONFLIK TANAH ULAYAT (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pasukuan Tanjung Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam, Kabupaten Agam)

Egie Pratama Mulya, Miftah Adhi Ikhsanto, Mi.OP

2011 | Tesis | S2 Ilmu Politik minat Politik Lokal & Otonomi Daerah

Tesis ini membahas mengenai konflik tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan. Konflik Tanah Ulayat antara Masyarakat Adat Pasukuan Tanjung Nagari Manggopoh dengan PT. Mutiara Agam telah berlangsung dalam durasi yang lama. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan ini, mulai dari proses mediasi sampai dibawa ke ranah hukum. Proses resolusi konflik yang dilakukan selama ini dianggap gagal, karena belum mampu menciptakan perdamaian dan kesepakatan diantara masingmasing aktor yang berkonflik. Penelitian ini adalah studi kasus (case study), karena kasus konflik dalam konteks kekinian dan eskalasi konflik masih berlangsung hingga saat sekarang ini. Penelitian ini menggali secara sistematis informasi mengenai konflik tanah ulayat untuk mengetahui bagaimana potret konflik dan resolusi konflik yang dilakukan. Teori yang digunakan dalam memotret konflik secara keseluruhan adalah teori konflik, konflik sumber daya alam, konflik pertanahan, resolusi konflik, dan strategi resolusi konflik. Konflik tanah ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh dengan PT. Mutiara Agam telah berlangsung dalam durasi yang lama. Konflik semakin berlarut dikarenakan resolusi konflik gagal untuk mencapai konsensus sebagai pijakan dalam perdamaian sejati. Perbedaan yang mendasar antara hukum adat dengan hukum formal, perbedaan antara tradisi lisan dengan tradisi tulisan menjadi alasan kuat dalam melihat kegagalan resolusi konflik tanah ulayat. Hak-hak ulayat masyarakat adat secara lisan belum diakui dalam sistem hukum formal, dan Pemerintah tidak punya perangkat hukum yang jelas untuk meligitimasi hak-hak ulayat masyarakat adat tersebut. Diperlukan sebuah regulasi dari Pemerintah sebagai jembatan penghubung antara kedua kekuatan hukum tersebut. Secara garis besar potret konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh dengan PT. Mutiara Agam memiliki aktor yang kompleks. Banyak aktor dibawah permukaan aktor utama yang mereproduksi konflik baru sebagai dampak dari konflik utama yang berlarut-larut. Dinamika, eskalasi dengan durasi lama, dan kompleksnya aktor menjadikan konflik mengalami pergeseran isu dan membentuk struktur konflik yang berlapis. Isu semula konflik karena identitas yang terancam, bergeser menjadi konflik kepentingan sosial, ekonomi, dan politik dari keseluruhan aktor.

This thesis discusses the customary land conflict between indigenous peoples and the company. The customary land conflicts between indigenous peoples of Tanjung Nagari Manggopoh with PT. Mutiara Agam has lasted in long duration. Various efforts have been done to manage and resolve this problem, ranging from the mediation process until it is brought into the realm of law. The process of conflict resolution in during time seems failure, because it has not been able to create peace and agreement between each actor on the conflict. This is a case study, because the conflict case in the present context and the escalation of the conflict has been continueing until today. This study systematically explores the information about the conflict of communal land to find out how the conflic’s pottrait and conflict resolution is done. Theories used in photographing the conflict in whole is a conflict’s theory, conflicts over natural resources, conflict of lands, conflict resolutions, and conflict resolution strategies. The customary lands conflict of Pasukuan Tanjung Manggopoh with PT. Mutiara Agam has lasted in long duration. The conflict has become more protracted because of the conflict resolution had failed to reach consensus as a foothold in a genuine peace. The fundamental difference between the customary law with formal law is like the distinction between oral tradition to written tradition that has been strong reasons in viewing the failure of customary land conflict resolution. The government has no clear legal tools to legitimize customary rights of indigenous peoples orally and it is unrecognized in the formal legal system. It needs a regulation from the Government as a relational bridge between the two power laws. In general, the portrait of the conflict of customary land Pasukuan Tanjung Manggopoh with PT. Mutiara Agam has the complex actors. Many actors stand below the surface of the main actors that reproduce the new conflict as an impact of major conflicts drag on. Dynamics, escalation of long duration and complexity of the actor have created the conflict run into the issue shifting and also the layered structure of conflicts. Primarily issue of conflict is because of threatened identity then shifted into conflict of social, economic, and political interests from the whole actors.

Kata Kunci : Potret Konflik, Gagalnya Resolusi Konflik


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.