Laporkan Masalah

PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH KABUPATEN KLAT

IRWAN, Drs. Suparjan, M.Si.

2011 | Tesis | S2 Sosiologi minat Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada awal tahun 2001 didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tetapi dengan perkembangan politik yang relatif sangat dinamis dimasa reformasi telah memaksa kedua undang-undang tersebut harus diperbaiki dan diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam era otonomi daerah terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan di daerah, yaitu dari pemerintah yang sentralistik kearah desentralistik termasuk dalam desentralisasi pendidikan. Oleh karena itu desentralisasi pendidikan harus dilihat sebagai peluang dalam rangka meningkatkan efisiensi menejemen pendidikan, relevansi pendidikan dan peningkatan pelayanan mutu pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang dilaksanakan daerah kabupaten/kota harus menjadikan stimulus dalam memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada semua anak usia sekolah, termasuk anak-anak yang kurang beruntung dari sisi ekonomi untuk paling tidak dapat mengenyam tuntutan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Alasan penting untuk implementasi dari pada desentralisasi pendidikan adalah efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, guna pencapaian pelayanan pendidikan yang optimal untuk semua lapisan masyarakat. Dengan pemindahan kewenangan dan tanggung-jawab pendidikan ke tingkat yang lebih rendah dalam kontek ini adalah pemerintah Kabupaten Klaten, maka dalam membuat kebijakan dan mengimplementasikannya dapat dilakukan tepat waktu. Apabila sebelumnya menganut sistem terpusat akan banyak makan waktu yang dihabiskan untuk mengurusnya karena begitu panjangnya rantai birokrasi. Dengan pendistribusian kekuasaan ke Kabupaten Klaten maka kearifan lokal akan merangkul berbagai kelompok marjinal yang terpingirkan di masyarakat diharapkan terlibat dalam proses desentralisasi pendidikan di Kabupaten Klaten. Konsep pendidikan berbasis sekolah merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan, kewenangan sekolah dalam melakukan pengambilan keputusan yang lebih akomodatif di tingkat sekolah, peran serta masyarakat yang sangat baik dalam rangka ikut serta memajukan dunia pendidikan.

The implementation of regional autonomy that began in early 2001 based on Law. 22 of 1999 on Regional Government and Law. 25 of 1999 on Financial Balance between Central and Local Government. But the political developments that are relatively highly dynamic period of reform has forced the law should be repaired and replaced with new laws, namely Law. 32 of 2004 on Regional Government and Law. 33 of 2004 on Financial Balance between Central and Local Government. In an era of regional autonomy, there was a change in the government system in the area, from centralized towards decentralized government, including the decentralization of education. Therefore, decentralization of education should be seen as opportunities to improve efficiency management education, relevance of education and improvement of service quality of education. Decentralization of education implemented the district / city should make the stimulus in providing good education to all school age children, including children who are less fortunate than the economy for at least claim to study compulsory basic education of 9 (nine) years. Important reason for the implementation of the decentralization of education is the efficiency and effectiveness in the management of the education budget, in order to achieve optimal educational services to all segments of society. With the transfer of authority and responsibility of education to lower levels of government in this context is the Klaten district, then in making policy and implementing it can be done on time. When the previous centralized system will embrace a lot of time spent feeding to deal with because so long bureaucratic chain. By distributing power to the Klaten district, the local wisdom will embrace a variety of marginalized groups in society who the marginal expected to be involved in the process of decentralization of education in Klaten. The concept of school based education is an alternative form of school management in order to decentralize education, the school authority in making decisions more accommodating at the school level, community participation is very good in order to participate and promote education.

Kata Kunci : otonomi daerah, desentralisasi, kearifan lokal.


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.