Pembuatan kebijakan Perda tentang miras di Kota Gorontalo merupakan salah satu implementasi dari kewenangan Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut. Dalam penerapannya, Perda tentang miras ditujukan untuk melengkapi peraturan yang dibuat pemerintah, yaitu Keppres No. 3 Tahun 1997 dan Peraturan Mendagri No 15/MM- DAG/3/2006, tentang pengawasan dan pengendalian impor, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Akan tetapi, kedua produk hukum tersebut hanya mengatur dan mengawasi peredaran miras dan belum secara spesifik mengatur tentang pelanggaran dan sanksi hukum. Peraturan itu pun tidak melarang peredaran miras atau minuman beralkohol, tetapi juga tidak melarang Pemda dan DPRD membuat Perda yang melarang peredaran minuman beralkohol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat formulasi kebijakan perda miras di Pemerintah kota Gorontalo dan untuk mengetahui proses formulasi Kebijakan Perda miras di Pemerintah Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pembuatan rancangan perda di Pemerintahan Kota Gorontalo masih sangat tergantung pada legislatif di DPRD. Pihak Pemerintah Kota Gorontalo terkesan kurang berani berinisiatif mengusulkan Rancangan Raperda Miras dan cenderung hanya menunggu dan berkonsultasi dengan DPRD terhadap masukan bagi Rancangan Perda Miras. Responsivitas DPRD masih terlihat belum mampu menampung secara optimal masukan mengenai dampak miras di masyarakat karena lebih mengandalkan masukan masyarakat yang telah disimpulkan pihak Pemerintah Kota Gorontalo. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Perda Miras Kota Gorontalo hanya diberikan pada tahapan sebelum pembahasan rancangan Ranperda Miras namun tidak sampai pada legal drafting. Partisipasi masyarakat masih hanya sebatas proses persiapan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Minuman Keras dan kurang dilibatkan pada pemberian masukan rapat Raperda Miras yang diusulkan Fraksi di DPRD Kota Gorontalo. Kondisi inilah yang menyebabkan Kebijakan Perda Miras di Kota Gorontalo masih terkesan kebijakan yang elitis terbuka karena sistem pembuatan Perda Miras masih melibatkan partisipasi masyarakat pada tahapan awal pemberian masukan kepada Pemerintah Kota. Untuk mendukung terwujudnya penyusunan Perda Miras, perancang Peraturan Daerah (baik dari eksekutif maupun legislatif) hendaknya mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan bidang perundangundangan dan kebijakan publik, sehingga proses penyusunan dan pembahasan bisa berjalan dengan efektif. Dalam penyususan Peraturan Daerah mengenai larangan Miras perlu mengikutserakan partisipasi masyarakat (berupa dengar pendapat) hingga pada tahap masukan drafting dengan tujuan agar dapat mengakomodir kepentingan masyarakat luas untuk dituang kan dalam kebijakan berupa Peraturan Daerah Miras.

Regulatory policy making Liquor in the Area of the city of Gorontalo is one implementation of the local government authority along with a set of Legislative Act No. 32 of 2004. In its application, the rule of the area of Liquor intended to supplement the regulations Government, Presidential Decree No. No. 3 in 1997 and Minister of the Interior Regulation No. 15/M-M-DAG/3/2006, concerning the supervision and control of import, circulation and sale of alcoholic beverages. However, both the product the law only regulates and supervises the liquor circulation and haven't specifically set about violations and sanctions law. The regulation was not banned the circulation of liquor or alcoholic beverages, but also does not prohibit local authorities and Legislators make regulations prohibiting the circulation Area drinks of alcoholic beverages. The purpose of this research is to know the factors restricting Local Regulation policy formulation of liquor in the city of Gorontalo and to know the process of formulation of policy regulation of Liquor in the area of the city of Gorontalo. Results show that the creation of the draft regulation of the Government of the city of Gorontalo is still very dependent on the legislature in the Legislative Election. The Government of the city of Gorontalo impressed less courageous initiative proposed a Draft regulation of The Liquor and tend to just wait and consult with Legislator to Draft Regulation input for LiquorArea. Responsiveness DPRD still looks haven't been able to accommodate the optimal input regarding the impact of liquor in the community because the community rely more on input has summed up the Government Town of Gorontalo. Community participation in the preparation of the policy applicable local Liquor Gorontalo only given in stages before the discussion draft of the RanPeraturan Area of liquor but not up on the legal drafting. Public participation is still limited process preparation of the draft regulation of The manufacture of Liqueur and less involved in awarding meeting Draft Regulation Area input Liquor proposed Faction in the DPRD Kota Gorontalo. This condition causes the policy applicable local Liquor in the city of Gorontalo are still impressed elitist policy because of the open systems rulemaking Area Liquor still involves the participation of society in the early stages of providing input to the Government of the city. To support national policy formulation applicable local Liquor, designer of the Regulatory Area (both from the Executive and legislative) should be prepared with knowledge of the field of legislation and public policy, so that the process of drafting and discussion can run effectively. In the Regulatory Area of the rule making to involve community participation (in the form of hearings) on drafting input stage with purpose in order to accommodate the interests of the wider community to cast it in the policy of regulation of The liquor.

Kata Kunci :