PEMAHAMAN TENAGA KESEHATAN TENTANG HUKUM KESEHATAN

Penulis

H. Suparlan

Pembimbing: Prof. Dr. H. Bambang Poernomo, SH.


ABSTRACT: The thesis covered understanding of health employees about Law of Health. Why this theme was chosen by the researcher? The law of health study was very important. Especially for those who gave health service to the society. On the contrary, the society had to know about Law of Health, because the law controlled the performances of those who gave health services carefully and accountability. The method of the study was normative, promotional, qualitative and random. So that the law of health study spread culturally in the whole society, especially for those who gave health service by using mass and electronics media, brochures , seminars, workshops, trainings, courses etc. The doctrines of health law grew rapidly and tended to more specific. It contained the special law materials as a deviation of the common law, as the effect of the development of international agreement about “ social welfare “, “human right “ that became the aim of human right became the root of the low of health growth. So that, the law to protect health services user and health services provider was needed. The Indonesian law of health had been developed since 1960 and continuously changed became lex specialis not lex generalis. Medical mal practices was not KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ). It was law conflicts of health services. As the effect it was considered as special violation of health ( it was not crime ). Recently, it was solved through mediation and not solved through crime and civil suit.

INTISARI: Tesis ini berisikan Pemahaman Tenaga Kesehatan tentang Hukum Kesehatan Mengapa penulis mengambil atau memilih tema tersebut? Ilmu Hukum Kesehatan merupakan hal yang sangat penting, khususnya bagi para pemberi jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebaliknya masyarakat harus mengetahui tentang Ilmu Hukum Kesehatan, karena sebagai kontroling kinerja bagi para pemberi jasa pelayanan kesehatan untuk bekerja secara teliti, hati-hati dan akuntabel. Metode yang kami terapkan adalah secara normatif, promotif, kwalitatif dan acak, agar Ilmu Hukum Kesehatan benar-benar membudaya di kalangan masyarakat luas, khususnya bagi para pemberi pelayanan kesehatan, baik melalui media cetak ataupun elektronik, selebaran-selebaran, seminar-seminar, worksop, pelatihan, penataran dan sebagainya tentang Ilmu Hukum Kesehatan yang bersifat khusus itu. Laju pertumbuhan doktrin pada Hukum Kesehatan sangat cepat dan cenderung semakin spesipik bermuatan ,materi hukum yang bersifat hukum khusus eksepsional sebagai penyimpangan dari hukum umum, karena paktor pengaruh perkembangan kesepakatan internasional tentang ”sosial welfare” dan ”human right” yang menjadi tujuan perikehidupan manusia dalam masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Cita-cita mencapai kesejahteraan sosial dan menghormati hak asasi manusia di dunia menjadi akar dari pertumbuhan Hukum Kesehatan, sehingga diperlukan aturan hukum khusus bagi perlindungan hukum untuk masyarakat penerima jasa kesehatan dan profesi kesehatan pemberi jasa pelayanan kesehatan. Hukum Kesehatan di Indonesia berkembang baru sejak tahun 1960, berturutturut dirubah/diganti menjadi Hukum Kesehatan yang bersifat lex spesialis bukan lex generalis. Mal praktek kesehatan ( Medical Mal Practice ) bukan delik KUHP melainkan konflik hukum dari pelayanan kesehatan, oleh karena itu selain dianggap pelanggaran khusus kesehatan ( bukan kejahatan ) yang menurut perkembangan baru menjadi penyelesaian mediasi, bukan penyelesaian hukum pidana dan hukum perdata.

Kata kunci Hukum kesehatan
Program Studi UGM
No Inventaris 0153-H-2011
Deskripsi viii, 91 p/. bibl., ills., 29 cm.
Bahasa Indonesia
Jenis Tesis
Penerbit [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2011
Lokasi Perpustakaan Pusat UGM
File
  • Anda dapat mengecek ketersediaan versi cetak dari penelitian ini melalui petugas kami dengan mencatat nomor inventaris di atas (apabila ada)
  • Ketentuan Layanan:
    1. Pemustaka diperkenankan mengkopi cover, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab penutup/ kesimpulan, daftar pusatak
    2. Tidak diperbolehkan mengkopi Bab Tinjauan Pustaka, Bab Pembahasan dan Lampiran (data perusahaan/ lembaga tempat penelitian)
    3. Mengisi surat pernyataan, menyertakakan FC kartu identitas yang berlaku

<< kembali