Laporkan Masalah

Implementasi kebijakan "subsidi domestik" atas pangan di Indonesia pasca ratifikasi AoA WTO

ADIWIBOWO, Yusuf, Taufiq El Rahman, S.H., MH

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Tujuan Objektif penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan “Subsidi domestik” atas pangan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pada kebijakan “Subsidi domestik. Sedangkan tujuan subjektif dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan kita mengenai perkembangan perjanjian pertanian yang telah disepakati Indonesia dalam WTO. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai alat analisis. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara diskriptif dan dianalisis secara yuridis normative. Cara pengumpulan data dengan mengunakan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Metode analisa bahan hukum 1 Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada 2 Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada yang digunakan adalah metode deduktif Hasil dari pembahasan ini adalah terdapat tiga kewajiban atas subsidi pangan yang harus dilaksanakan yaitu kreteria green box, amber box dan blue box. Pemberian subsidi domestik Indonesia semua berdasarkan atas general service yang masuk dalam kreteria green box, dan dalam hal ini de minimis tidak lebih dari 10 % sehingga Indonesia tidak perlu mengurangi subsidinya. Notifikasi Indonesia dimulai pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2001. Penyelesaian sengketa dalam WTO dilakukan dengan consensus, permasalahan yang muncul pertama kali dilakukan konsultasi, selanjutnya dibentuk panel oleh Dispute Settlement Body. Dalam hal DSB dilakukan penetapan kerangka acuan panel, komposisi panel. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh panel, dan peninjauan sementara oleh panel. Laporan hasil diberikan pada para pihak dan DSB. Laporan yang disampaikan pada DSB ditindak lanjuti dengan diterima putusan tersebut atau dilakukan banding. Pelaksanan putusan dilakukan selanjutnya. Jika para pihak masih keberatan dalam melaksanakan putusan maka masih ada jalan keluar dengan cara merundingkan ganti rugi atau kompensasi, retalisasi atau retalisasi silang, dan ada kemungkinan arbitrasi

Objective The purpose of this study was to determine the policy implementation "domestic subsidies" for food in Indonesia and to find out how the settlement of disputes in the policy "of domestic subsidies. While the subjective purpose of this research is to increase our scientific treasures of the development of the agricultural agreement has been agreed in the WTO Indonesia. This study uses qualitative methods as a tool of analysis. The data collected are then analyzed and analyzed diskriptif legally normative. Ways of collecting data with secondary data using primary legal materials, secondary, and tertiary. Analytical methods used legal materials are deductive method.The results of this discussion is that there are three obligations on food subsidy to the criteria implemented green box, amber box and blue box. Domestic subsidies of Indonesia all the general services included in the green box criteria, and in this de minimis no more than 10% so that Indonesia does not need to reduce subsidies. Notifications Indonesia began in 1995 until the year 2001. In the WTO dispute settlement is done by consensus, the problem first appeared conducted consultations, further shaped by the dispute settlement panel Body. In the case of determination of DSB made the panel's frame of reference, composition of the panel. Further assessments conducted by the panel, and while the panel review. Report given to the parties and the DSB. Report submitted to the DSB followed-up with the verdict received or made an appeal. Conduct of the decision do next. If the parties are still objections in implementing the decision is still no way out by way of negotiated settlement or compensation, or retalisasi cross retalisasi, and there is the possibility of arbitration.

Kata Kunci : Subsidi,Kebijakan,Perjanjian,Perdagangan,Pangan, Subsidies, policies, treaties, trade, and Food


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.