Menyadari akan pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi bangsa Indonesia, pemerintah terus melakukan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Penyelengaraan SBI merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 50 Ayat (3), yakni “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional”. SMA Negeri 1 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah di Indonesia yang telah ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan SBI sejak tahun 2004. Melalui pengetahuan tersebut peneliti berusaha menjawab pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan SBI di SMA Negeri 1 Yogyakarta dan apa hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. Berkaitan dengan studi evaluasi SBI di SMA Negeri 1 Yogyakarta ini, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dari stufflebeam. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan wawancara, Observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan dari unsur sekolah (pemberi layanan), unsur komite sekolah, dan orang tua murid (pengguna layanan). Observasi dilakukan dengan cara peneliti berperan serta (participant observation) dan observasi non patisipan. Dokumentasi dilakukan menggunakan kamera dan alat bantu berupa catatan. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Data hasil penelitian diuraikan dan dideskripsikan pada masingmasing aspek dalam komponen yang dievaluasi untuk dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sekolah bertaraf internasional di SMA Negeri 1 Yogyakarta belum dapat berjalan sesuai dengan garis pedoman kebijakan yang telah ditetapkan. Sekolah belum mampu memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah Bertaraf Internasional, terutama pemenuhan ketentuan minimal 30 persen pendidik harus berpendidikan S2/S3 dan ketentuan untuk menjadikan bahasa Inggris sebagai pengantar dalam proses belajar mengajar. Melihat realitas empiris tersebut, ada beberapa saran yang bisa diajukan, yaitu : 1) Perlu adanya tinjauan ulang terhadap kebijakan SBI dan perlu dibuat peraturan pemerintah yang secara spesifik mengatur tentang SBI, 2) Hendaknya ada pelimpahan kewenangan rekruitmen guru baru kepada pengelola sekolah, 3) Sekolah hendaknya dapat menjalin kerja sama dan dukungan yang lebih luas khususnya dunia usaha dalam pengelolaan program sekolah bertaraf internasional di SMA Negeri 1 Yogyakarta, 4) Sekolah hendaknya meningkatkan upaya-upaya pengembangan kapasitas guru baik melalui beasiswa melanjutkan ke jenjang S2/S3 maupun pelatihan-pelatihan lainnya. 5) Sekolah hendaknya mampu melakukan terobosan pembiayaan pendidikan agar tingkat ketergantungan pembiayaan kepada pemerintah dan siswa dapat dikurangi. 6) Sekolah hendaknya melakukan terobosan agar bisa meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi favorit di luar negeri.

Realizing the significance of quality education for Indonesians, from time to time, the government is conducting efforts to improve and increase national education quality. One of efforts that the government performs is by administering Sekolah Bertaraf Internasional /International Level School (SBI). The SBI administration is stipulated in the Article 50, Paragraph (3) of the 2003 Law Number 20 concerning National Education System, i.e. “The Government and/or Local Government administer, at least, one educational unit at all educational level to be developed into an international level school”. The State Senior High School 1 Yogyakarta has been one of schools in Indonesia that the government appoints to administer SBI program since 2004. Based on this fact, the writer attempted to answer question on how the SBI policy was implemented in the State Senior High School 1 Yogyakarta and what obstacles in implementing such a policy were. Related to the research on SBI evaluation in the State Senior High School 1 Yogyakarta, Stufflebeam’s CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation was used in this research. Data were collected through interviews, observations and documentation study. Interviews were conducted with informants from elements of school (service provider), school committee, and students’ parents (service users). Observations were conducted based on the models of participant observation (i.e. researcher as participant) and non-participant observation. Documentation was carried out through the use of camera and aids, i.e. records. Data were descriptivelyqualitatively analyzed. Data of research results were described on individual aspect within components evaluated to compare with criteria stated; then, analysis and interpretation were conducted to find out answers for the research questions. The results of this research show that the implementation of SBI policy in the State Senior High School 1 Yogyakarta has not been carried out based on the stated policy guide. The school has not been capable to meet all provisions stated in the Guide of International Level School Quality Assurance, particularly in meeting the minimum requirement standard of 30 percents teachers with S2 (master) and S3 (doctorate) degrees, and in using English as instruction communicating media in teaching learning process. Observing such an empirical reality, some suggestions are proposed, namely: 1) the government should review the SBI policy and to issue specific regulation on SBI, 2) authority delegation in new teacher recruitment should be provided to school management, 3) the school should have competence in establishing wider cooperation and support, particularly with business world in international level school program in the State Senior High School 1 Yogyakarta, 4) the school should improve efforts to improve teachers’ competences, both through S2/S3 scholarship program and other training programs, 5) the school should be capable in making education financing breakthrough to lower the higher dependence on government and students, 6) the school should find out breakthrough to improve total graduates continuing to overseas favorite colleges.

Kata Kunci : Evaluasi kebijakan pendidikan, Konteks, Imput, Proses, Produk, Evaluation of Policy Education, Context, Input, Process, Product