Laporkan Masalah

Status praktik perorangan perawat di Kabupaten Banyuwangi

MASULLAH, Ina Andriatul, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2010 | Tesis | S2 IKM-Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan

Latar Belakang. Pelaksanaan praktik keperawatan meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada kenyataannya tindakan yang dilakukan perawat sering tidak sesuai dengan kewenangannya. Instansi-instansi terkait membiarkan praktik perawat selama tidak ada keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Status praktik keperawatan belum jelas antara aturan yang membatasi kewenangan perawat dan antara kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dalam mengatasi masalahnya. Pelaksanaan praktik perawat di Kabupaten Banyuwangi belum pernah dievaluasi. Tujuan. Mengetahui status praktik perorangan perawat di Kabupaten Banyuwangi Metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus. Unit analisis dari penelitian ini adalah praktik perorangan perawat di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Instrumen penelitian adalah pedoman FGD dan pedoman wawancara mendalam serta observasi langsung. Hasil. Jumlah perawat yang membuka praktik perorangan di Kabupaten Banyuwangi cukup tinggi. Masyarakat memanfaatkan praktik perorangan perawat karena waktu lebih fleksibel, jarak tempat tinggal yang dekat, biaya yang terjangkau, kedekatan personal, jenis layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat serta kebutuhan segera akan pelayanan kesehatan oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Pengawasan/ pembinaan yang dilakukan terhadap praktek swasta khususnya perawat di Kabupaten Banyuwangi saat ini adalah hanya pengarahan secara lisan kepada beberapa perawat. Manajemen pengawasan praktik perorangan perawat di Kabupaten masih lemah baik dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas karena keterbatasan tenaga dan belum jelasnya kewenangan yang berkaitan dengan pengaturan praktik perorangan perawat. Kesimpulan. Perlunya sosialisasi kebijakan praktik perawat, penyederhanaan/aplikasi standar praktik perawat profesional agar bisa dilaksanakan dan dievaluasi pelaksanaannya.

Background. Implementation of nursing practice includes assessment, determination of nursing diagnoses, planning, implementation and evaluation. In fact the actions of nurses are often. Not in accordance with the authority. Related agencies allow to practice nurses as long as no complaints from people who feel disadvantaged. Status of nursing practice is not clear between the rules that limit the authority of nurses and the needs of the community who need services in overcoming the problem. Implementation of practicing nurse in Banyuwangi regency has never been evaluated. Objective. Knowing the individual practicing nurse in Banyuwangi District Methods. This research was a qualitative research using case study design. The unit of analysis was individual nurse in the area of Banyuwangi. Research instrument was FGD guidelines and indepth interview and direct observation. Results. The number of practicing nurses in Banyuwangi was very high. Community used practicing nurses because they were more flexible, distance was near, affordable cost, personal proximity, type of service was accordance with the wishes and needs of the community. Supervision / guidance was done on private practice nurses, especially in the current Banyuwangi was only a verbal briefing to a few nurses. Management oversight of practicing nurse in the district was still weak both from the health department or health center personnel and the limitations due to unclear the authority related to practicing nurse settings. Conclusion. The importance of socialization policy of nursing practices, simplification/application standar of professional nursing practice can be implemented and evaluated.

Kata Kunci : Praktik perawat,Perorangan,Banyuwangi


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.