Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kawasan hutan dengan fungsi yang lengkap yaitu hutan produksi, lindung dan konservasi. Pesatnya pembangunan yang memerlukan bahan baku kayu dan lahan telah menyebabkan kerusakan hutan (konservasi, lindung dan produksi) dan lahan didaerah tersebut. Beberapa fakta kerusakan hutan dan lahan antara lain adalah terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor dan penurunan produktifitas hutan. Permasalahan dan kondisi kawasan hutan (produksi, lindung, konservasi) dan lahan di luar kawasan hutan di Kabupaten Karanganyar tersebut memerlukan solusi dan tindak lanjut penanganan, terutama dalam penyempurnaan kebijakan dan perencanaan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kawasan dan rekalkulasi sumber daya hutan dan lahan di kawasan hutan (produksi, lindung dan konservasi) serta lahan di luar kawasan hutan, melakukan kajian pengelolaan hutan dan lahan yang meliputi aspek kawasan hutan dan lahan, aspek sumberdaya hutan dan lahan, aspek kebijakan/kelembagaan serta aspek pemberdayaan masyarakat, dan memberikan rekomendasi dalam pengelolaan hutan dan lahan di Kabupaten Karanganyar. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data primer dan sekunder. Untuk memperoleh gambaran mengenai aspek kawasan hutan dan lahan, aspek sumber daya hutan dan lahan, aspek kebijakan/kelembagaan, dan aspek pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan kompilasi data sekunder. Khusus aspek kawasan hutan dan lahan serta sumber daya hutan dan lahan juga dilakukan pemetaannya, serta mengunakan analisis data dari penginderaan jauh dan data spasial. Sedangkan untuk aspek pemberdayaan masyarakat juga dilakukan pengumpulan data primer melalui kegiatan RRA dan PRA untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Kajian dilakukan secara deskriptif. Pada prinsipnya kajian dilakukan untuk mengetahui kondisi yang berjalan dan dianalisis kemungkinan pengembangan agar didapat hasil yang optimal dari segi ekologi, ekonomi dan diterima serta mampu memberikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hasil kajian berdasarkan aspek kawasan hutan dan lahan menunjukkan luas kawasan hutan menurut Evaluasi Paduserasi Antara TGH dan RTRWK Karanganyar sebesar 8.238,30 ha (10,65% terhadap luasan wilayah kabupaten). Hal ini dapat ditingkatkan menjadi 30% sesuai yang diamanatkan undang-undang dengan merencanakan peruntukan ruang sebagai hutan dan atau berfungsi sebagai hutan. Berdasarkan aspek sumberdaya hutan dan lahan diketahui sumberdaya hutan (kayu dan non kayu) di kawasan hutan produksi dan lindung mempunyai fungsi ekonomi relatif kecil sehingga diarahkan pada pengembangan jasa lingkungan dalam artian luas termasuk pariwisata. Sumberdaya hutan (hayati dan non hayati) di kawasan hutan konservasi dipertahankan keanekaragaman hayatinya dengan pemanfaatan utama berupa wisata alam. Pengelolaan hutan rakyat diarahkan pada pengembangan kelembagaan hutan rakyat sehingga terjadi diversifikasi berbagai kelembagaan yang secara keseluruhan akan mampu menciptakan suatu pengembangan Agribisnis Kehutanan. Berdasarkan aspek kebijakan/kelembagaan diketahui Kawasan hutan produksi dan lindung dikelola oleh Perum Perhutani dengan kebijakan mengacu pada Rencana Pengaturan Kelestarian (RPKH). Kawasan hutan konservasi dikelola oleh BPTP Tahura (Tahura Ngargoyoso) dan BKSDA Jawa Tengah (TWA Grojogan Sewu) dengan kebijakan mengacu pada Rencana Pengelolaan. Hutan rakyat dikelola secara swadaya oleh masyarakat baik secara mandiri maupun berkelompok (kelompok tani) dengan pembinaan/pendampingan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar dan instansi terkait. Berdasarkan aspek pemberdayaan masyarakat diketahui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berupa Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan hutan produksi dan lindung, pembinaan daerah penyangga di kawasan hutan konservasi maupun kegiatan pembinaan kelompok tani hutan rakyat. Rekomendasi untuk pengelolaan hutan dan lahan di Kabupaten Karanganyar adalah pengelolaan lahan dengan pendekatan ekosistem DAS yang intensif dan dilakukan secara lintas sektoral. Perencanaannya perlu dikembangkan dengan pendekatan lansekap agar keterkaitan penggunaan lahan satu dengan yang lain dapat dideskripsikan dan digunakan untuk mengantisipasi perkembangan penggunaan lahan masa datang. Agar pelaksanaan pembangunan hutan dan kehutanan di Kabupaten Karanganyar lebih terarah, efektif dan optimal diperlukan penyusunan Rencana Kehutanan Kabupaten Karanganyar berbasis landscape ecology dengan Visi dan Misi, serta Strategi yang lebih spesifik sehingga perencanaan kehutanan tersebut menjadi lebih fungsional untuk dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar dan menjadi acuan berbagai pihak dalam pengelolaan hutan di masing-masing wilayah kelolanya.

Karanganyar District is one area in Central Java province has a forest area with full function of production forests, protected areas and conservation. The rapid development of wood raw material needs and the land has caused damage to the forest (conservation, protection and production) and the land area. Some facts destruction of forests and lands include natural disasters of floods and landslides and forest productivity decline. Problems and forest conditions (production, protection, conservation) and land outside the forest area in Karanganyar District requires a solution and follow-up treatment, especially in policy refinement and good planning. In connection with this research aimed to identify the characteristics of the region and recalculation of forest resources and land in forest areas (production, protection and conservation) as well as land outside the forest area, conduct a study of forest and land management which includes aspects of land and forest areas, aspects of forest and land resources, aspects of policy/institutional as well as aspects of community empowerment, and provide recommendations on forest management and land in Karanganyar District. The data was collected to obtain primary and secondary data. To obtain a description of aspects of forest and land, aspects of forest resources and land, aspects of policy/institutional, and community empowerment aspects of the compilation done with secondary data. Special aspect of forest and land and forest resources and land mapping well done, and the analysis using data from remote sensing and spatial data. As for aspects of community empowerment are also carried out primary data collection through RRA and PRA activities to determine socio-economic conditions of communities around the forest. Studies conducted descriptively. In principle, studies performed to determine the running conditions and analyzed the possibility of development in order to get optimal results in terms of ecological, economic and acceptable and able to provide the surrounding community welfare. The results of the study based on aspects of land and forest areas indicate forest area according to the “Evaluation of Unity Between TGH and Karanganyar RTRWK” of 8.238.30 ha (10.65% against the expansion of the district). This can be increased to 30% according to the laws mandated by planning the allocation of space as forest and/or function as a forest. Based on aspects of forest resource and land known forest resources (timber and non timber) in the area of production forests and protected areas have relatively small economic function that is directed at the development of environmental services in the broad sense, including tourism. Forest resources (biological and non biological) in forest biodiversity conservation maintained with the primary utilization of natural attractions. Private forest management aimed at institutional development of community forests, causing a variety of institutional diversification as a whole will be able to create a Agribisnis Forestry development. Based on the aspects of policy/ institutional known production forests and protected areas managed by Perum Perhutani with reference to the policy setting Sustainability Plan (RPKH). Conservation forest managed by BPTP Tahura (Tahura Ngargoyoso) and BKSDA Central Java (TWA Grojogan Sewu) with reference to policy Management Plan. Forest people are self-managed by both the community independently or in groups (farmer groups) with guidance/assistance from the Department of Agricultural, Plantation and Forestry Karanganyar District and related agencies. Based on known aspects of community empowerment activities done in the form of Joint Forest Management Program (Community PHBM) in production forests and protected areas, buffer zone development in forest conservation and development activities of the farmer group of private forest. Recommendations for forest management and land in Karanganyar District land management is the ecosystem approach to watershed and conducted intensive cross-cutting. The planning should be developed with a landscape approach to land use relationship with one another can be described and used to anticipate the development of future land use. In order for forest development and forestry in the District Karanganyar more focused, effective and required preparation of an optimal plan based Karanganyar District Forest landscape ecology with the Vision and Mission, as well as more specific strategy so that forest planning has become more functional to be implemented in Karanganyar District and a reference of institutions in forest management in each region.

Kata Kunci : Kawasan hutan dan lahan,Sumber daya hutan dan lahan,Kebijakan kelembagaan,Pemberdayaan masyarakat,forest and land, forest resources and land, policy/ institutional, community empowerment