Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan Notaris dan PPAT, serta akibat hukumnya dalam pembuatan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai Pejabat Negara, dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Padang. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara responden dan narasumber sebagai data pokok yang dibantu dengan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian pustaka, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa peranan Notaris dan PPAT dalam Pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai Pejabat Negara adalah sangat penting, hal tersebut dikarenakan pemberian kuasa wajib dilakukan dihadapan seorang Notaris dan PPAT dengan suatu akta otentik yang disebut Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), bentuk dan isinya SKMHT ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kepala BPN No. 3 Tahun 1996, formulirnya disediakan oleh BPN, dibuat oleh Notaris atau PPAT yang bersangkutan dalam dua ganda, semuanya asli (in originali), pembuatan SKMHT diluar bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, PPAT wajib menolak untuk membuat APHT nya, karena pembuatan APHT oleh PPAT atas dasar surat kuasa yang bukan merupakan SKMHT yang bentuk dan isinya menyimpang dari yang ditetapkan oleh Meteri Negara Agraria, merupakan cacat hukum dalam proses pembebanan Hak Tanggungan, sedangkan dalam hal memberi perlindungan dan kepastian hukum dalam upaya mempermudah Bank mencairkan kredit kepada nasabahnya secara tepat dan tidak memerlukan waktu lama, Peranan Notaris atau PPAT sangat membantu, hal tersebut dapat dilihat dari fungsinya sebagai pejabat yang diberikan kewenangan membuat SKMHT, selain dari Notaris dan PPAT tidak ada yang berwenang membuatnya. Upaya Notaris dalam menghadapi kendala yang timbul pada saat pembuatan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah sulitnya menghadirkan seluruh anggota kaum pemilik hak yang akan dijadikan jaminan, untuk menyetujui dan menandatangani surat-surat yang mendukung untuk pemasangan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

Target of this research to know role of Notary and PPAT and its legal consequences in making of Burdensome Letter Of Attorney act of Rights Responsibility (SKMHT) as functioner, and Any kind of constraint faced by Notary and PPAT in making of Burdensome Letter Of Attorney of Rights Responsibility (SKMHT) at Bank Negara Indonesia of Padang. This research represent research having the character of is descriptive, with approach of empirical yuridis. Data which is utilized in this research is obtained primary data is direct the than field study through responder interview and guest speaker as fundamental data which assisted with secondary data obtained through book study, steming from materials punish primary, materials punish sekunder, and tertiary law materials. Overall of obtained data is then analyzed qualitative. Result of this research indicate that Role of Notary and PPAT in Making of Burdensome Deed Letter of Attorney Rights Responsibility (SKMHT) as functioner of vital importance, mentioned because of empowering obliged to be conducted before a Notary or of PPAT with a pukka act so-called Burdensome Letter Of Attorney Rights Responsibility (SKMHT), its contents and form of SKMHT specified with Regulation Of Minister Lead BPN No. 3 Year 1996, its him provided by BPN, made by Notary and PPAT pertinent in two duplicating, altogether genuiness ( originaly in), making of SKMHT outside content and form specified by Minister Lead BPN, PPAT is obliged to refuse to make its APHT because making of APHT by PPAT on the basis of letter of attorney which not such a SKMHT which its contents and form digress from specified by Small Fish of Land Registration Lead BPN, representing handicap punish in course of encumbering of Rights Responsibility, while in the case of giving rule of law and protection in the effort watering down Bank liquefy credit to its client precisely and not need old time, Role of Notary and PPAT very is assisting, the mentioned can be seen from its function as given functionary the right to make SKMHT, apart from Notary and PPAT authoritative nothing that making him. Effort Notary in face of arising out constraint at making of Burdensome Letter Of Attorney act of Rights Responsibility is difficult to make all the clien who has the right to be come in order agree and sign the support letter of Burdensome Letter Of Attorney Rights Responsibility (SKMHT).

Kata Kunci : Peranan notaris,PPAT,Pembuatan SKMHT, Role Of Public Notary, PPAT, Making of SKMHT