Laporkan Masalah

Penyelenggaraan pelayanan publik lintas batas :: Studi kasus Pengelolaan sampah bersama anatar Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul melalui skema "Kartamantul"

MANUPUTTY, Tjossy Helmy, Prof.Dr. Muhadjir M. Darwin, MPA

2007 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Aglomerasi perkotaan terjadi karena perluasan kegiatan Kota Yogyakarta ke wilayah pinggiran dengan kota kecil yang ada di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul sehingga melampaui batas administrasi masing-masing, dengan kata lain terjadi peleburan (spillover) dari pusat kota menuju wilayah pinggiran dan kota kecil sekitarnya. Guna mengatasi masalah perkotaan antara ketiga daerah ini maka di bentuklah Sekretaris Bersama yang dikenal .dengan sebutan ’’Kartamantul’’. Tujuan dari penelitian ini adalah: (a) Untuk mangetahui kerjasama stakeholders (Pemerintah, Swasta, Masyarakat) dalam mengatasi permasalahan pelayanan publik melalui Sekber Kartamantul; (b) Untuk mengetahui peran aktor dalam Sekber Kartamantul mengembangkan sinergi kebijakan dalam pelayanan publik; (c) Untuk mengetahui model Sekber Kartamantul dalam pemberdayaan menuju kemitraan strategis dalam mengatasi permasalahan pelayanan publik lintas kabupaten. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah : (1) Dokumentasi, seperti Laporan Tahunan Sekber Kartamantul, Yogyakarta dalam Angka, Kabupaten Bantul dalam Angka dan Kabupaten Sleman dalam Angka serta laporan dan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu; (2) Teknik wawancara langsung dengan informan penelitian, yaitu Ketua Sekber Kartamantul, Kepala Dinas Lingkungan Kota Yogyakarta, Dinas Kebersihan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, GTZ; (3) Teknik Observasi langsung, yaitu dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian untuk menganalisis data yang diperoleh baik primer maupun data sekunder metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan (1) Kerjasama stakeholders dalam mengatasi permasalahan pelayanan publik melalui Sekber Kartamantul. secara umum sudah berjalan dengan baik, Namun pada aspek lainnya masih ditemukan masalah ataupun kendala. (2) Peran aktor dalam Sekber Kartamantul mengembangkan sinergi kebijakan dalam pelayanan publik dapat terlihat dari tiga aspek, yaitu aspek kultural, politis dan koordinasi. Ketiga aspek tersebut merupakan satu rangkaian yang sistematis dan saling mempengaruhi keberhasilan kerjasama di dalam skema Kartamantul. (3) Model Sekber Kartamantul dalam pemberdayaan menuju kemitraan strategis dalam mengatasi permasalahan pelayanan publik lintas kabupaten, yang dikaji berdasarkan indikator organisasi, responsibilitas, responsivitas dan produktivitas, pelaksanaan kerjasama dan upaya peningkatan pelayanan pada pengelolaan persampahan. Rekomendasi kebijakan yang diajukan: (1) Membuka peluang sektor swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah; (2) Secara berkesinambungan perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan personil bagi organisasi pengelolah; (3) Beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut adalah mengenai jumlah sarana dan prasarana pendukung, distribusi sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan unit pengelola, peran serta masyarakat dan penanganan sampah liar.

An urban agglomeration is brought about by extensions in Yogyakarta Municipality’s activities to its neighboring suburbs in Sleman and Bantul regencies, breaking through their respective administrative boundaries. In other words, there was a spill over from the central municipal to the suburbs in its neighboring towns. In order to solve urban problems between these three municipalities, a Joint Secretariat called “Kartamantul” was established. The objectives of the study are: (a) to understand the coordination by stakeholders (the governments, private parties, general public) in addressing public service issues through Kartamantul Joint Secretariat; (b) to understand the role of the actors in Kartamantul Joint Secretariat in developing a synergy of policy in public service; (c) to understand the Kartamantul Joint Secretariat model in the empowerment towards strategic partnership in addressing inter-municipality public service issues. The method applied in this study is qualitative. The data were collected from: (1) documentations, i.e. the annual reports of Kartamantul Joint Secretariat; Yogyakarta in Figures, Bantul Regency in Figures, Sleman Regency in Figures, and other valuable reports and documents: (2) direct interviews with the authorities for the study, i.e. the head of Karangmantul Joint Secretariat, the head of Yogyakarta municipality’s office of environment, sanitary department in Sleman and Bantul regencies, GTZ; (3) direct observations in research sites to analyze obtained primary and secondary data. The study used descriptive-qualitative method. Result shows that (1) the coordination between stakeholders in addressing public service issues through Kartamantul Joint Secretariat is generally already good. However, in other aspects difficulties can still be found; (2) the role of the actors in Kartamantul Joint Secretariat in developing a synergy of policy in public service is observable in three aspects: cultural, political, and coordinative aspects. All three are a systematic series and are intertwined in determining the success of coordination in Kartamantul scheme: (3) the Kartamantul Joint Secretariat model in the empowerment towards strategic partnership in addressing inter-municipality public service issues was analyzed using indicators of organization, responsibility, responsiveness, productivity, coordination implementation, and the efforts to improve service in disposal management. The proposed recommendations for policies are: (1) to give private sectors and general public the opportunity to participate in disposal management activities; (2) to continuously improve the capacity of the institution and personnel for waste management organizations; (3) another note that demand attention and response is the number of supporting facilities, the distribution of human resources, the institutional development of managing unit, public participation, and disorderly waste treatment.

Kata Kunci : Pelayanan Publik,Pengelolaan Sampah,Skema Kartamantul, Synergy, Public Service, Kartamantul


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.