MAP Sut a

Alternatif kebijakan penataan jabatan fungsional pada Pemerintah Kabupaten Pacitan

Penulis

Suteki, Hesti

Pembimbing: Dr. Erwan Agus Purwanto


ABSTRACT : This research is conducted based on a situation which the Writer feels during more or less than seven years in managing the official affairs administration of 5282 functional functionary in the scope of Pacitan Regency Government for the improvement of public service quality towards Civil Servant professionalism, starting from the beginning of settlement until various new governance paradigm in officer area appear. Two important questions which the answer want to be searched in this research are (1) What is the main problems concerning to the settlement of functional position in Pacitan Regency, and (2) What is the alternative of functional position settlement policy in Pacitan Regency. The method which is used on this Research is qualitative method, with the population taken from functional and structural functionary in the year of 2006. While for problem formulation technique is conducted by brainstorming technique which is entangling among the stakeholders that is Regent of Pacitan, Secretary of Region, the Chief of Region Official Body, The Chief of Organization Department, and The Sub Units Chief of Official Bureau Position of Region Secretariat of East Java Province. To measure the growth level some indicators is used, that is the quantity of functional functionary, the number of regulation about functional position, the quantity of functional subsidy, the intensity of construction and rewards giving, the reaching of organization performance, service quality while some factors which influence it are the budget ability, reference support, the agreement of the chiefs and Human Resource capacity. Result of the research indicates that the settlement of functional position at Pacitan Regency Government has not effective yet. This matter is known from the quantity of functional band enthusiast besides for educator and health is still less and also there is less regulation reference. And from the ability of functional functionary on the application of their duty has not suitable yet with the profession instruction in the item of the activity of each position. The chief’s attention which is not optimal also can be seen from the supply of functional activity means which is still rarely to be done for example in management of functional Education and Training Some problems can be identified as the cause of the functional position settlement which is ineffective yet at Pacitan Regency Government that is: 1. The performance of functional functionary toward the reaching of organization’s goals is not optimal; 2. The less synchronize between Government rules with internal policy of builder institution; 3. The intervention of strong importance group in personnel settlement policy; 4. The Functional functionaries has less socialization to their role and duty in the society / sectoral ego; 5. Coordination pattern, integration and synchronization which has not suitable with the expectation yet. As for the problem formula, it is found some policy alternatives which is estimated can give solution in policy action of functional position settlement that are: 1. The functional position policy alternative doesn’t have intern structure (Status Quo). 2. The functional position policy alternative has non structural intern structure. 3. The functional position policy alternative is proportional beside structural position with fully coordination stripe. 4. The functional position policy alternative involves the whole of organization function. After the assessment done based on the positive impact, negative impact and the consequence and also the specified criterion, so the alternative of organization structure compilation policy with functional position composition has non structural intern structure represent the policy which is recommended to be applied to overcome the problem in functional position settlement at Pacitan Regency Government.

INTISARI : Penelitian ini dilakukan berdasarkan sebuah situasi yang Penulis rasakan selama kurang lebih tujuh tahun mengelola kegiatan administrasi kepegawaian 5282 orang pejabat fungsional di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan guna peningkatan kualitas layanan publik menuju profesionalisme PNS, mulai dari awal penataan hingga munculnya berbagai paradigma pemerintahan baru di bidang kepegawaian. Dua pertanyaan penting yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah (1) Apakah permasalahan pokok yang menyangkut penataan jabatan fungsional di Kabupaten Pacitan, dan (2) Apa alternatif kebijakan penataan jabatan fungsional di Kabupaten Pacitan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan populasi pejabat struktural dan fungsional tahun 2006. Sedangkan untuk teknik perumusan masalah dilakukan teknik brainstorming yang melibatkan antar stakeholder yaitu Bupati Pacitan, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bagian Organisasi, dan Kasubag Jabatan Biro Kepegawaian Setda Prop. Jatim. Untuk mengukur tingkat perkembangannya digunakan beberapa indikator antara lain jumlah pejabat fungsional, jumlah peraturan tentang jabatan fungsional, jumlah tunjangan fungsional, intensitas pembinaan dan pemberian penghargaan, capaian kinerja organisasi, kualitas layanan sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kemampuan anggaran, dukungan referensi, komitmen pimpinan dan kapasitas SDM. Hasil penelitian menunjukkan penataan jabatan fungsional pada Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai struktur organisasi yang digunakan saat ini terkesan belum tuntas. Hal ini dilihat dari jalur kewenangan yang sangat terbatas dan sifat hubungan kerja antar struktural maupun fungsional sendiri masih belum jelas jalurnya. Demikian juga belum diadakannya proses adopsi aturan Pusat ke dalam legitimasi lokal serta belum optimalnya upaya peningkatan SDM Fungsional semakin mempersulit penyelesaiannya. Beberapa masalah dapat diidentifikasikan sebagai penyebab belum efektifnya penataan jabatan fungsional pada Pemerintah Kab. Pacitan yaitu : 1. Belum optimalnya kinerja pejabat fungsional terhadap capaian target organisasi; 2. Kurang sinkronnya antara ketentuan Pemerintah dengan kebijakan internal instansi pembina; 3. Intervensi kelompok kepentingan yang kuat dalam kebijakan penataan personil 4. Pejabat fungsional kurang sosialisasi terhadap tugas dan perannya di masyarakat/ego sektoral; 5. Pola koordinasi,integrasi dan sinkronisasi belum sesuai harapan. Adapun terhadap rumusan masalah tersebut, ditemukan beberapa alternatif kebijakan yang diperkirakan dapat memberikan solusi dalam tindakan kebijakan penataan struktur jabatan fungsional antara lain : 1. Alternatif Kebijakan Jabatan fungsional tidak memiliki struktur intern (Status Quo). 2. Alternatif Kebijakan Jabatan fungsional memiliki struktur intern non struktural. 3. Alternatif Kebijakan Jabatan fungsional berimbang disamping jabatan struktural dengan jalur koordinasi penuh. 4. Alternatif Kebijakan Jabatan fungsional mencakup seluruh fungsi organisasi. Setelah dilakukan penilaian berdasarkan dampak positif, dampak negatif dan konsekuensi serta kriteria yang ditetapkan, maka alternatif kebijakan penyusunan struktur organisasi dengan komposisi jabatan fungsional memiliki struktur intern non struktural merupakan kebijakan yang direkomendasikan untuk diterapkan guna mengatasi masalah dalam penataan jabatan fungsional pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Kata kunci Jabatan Fungsional,Kebijakan Penataan
Program Studi Magister Administrasi Publik UGM
No Inventaris c.1 (2275-H-2007)
Deskripsi xiii, 170 p., bibl., ills., 29 cm
Bahasa Indonesia
Jenis Tesis
Penerbit [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2007
Lokasi Perpustakaan Pusat UGM
File Tulisan Lengkap dapat Dibaca di Ruang Tesis/Disertasi
  • Anda dapat mengecek ketersediaan versi cetak dari penelitian ini melalui petugas kami dengan mencatat nomor inventaris di atas (apabila ada)
  • Ketentuan Layanan:
    1. Pemustaka diperkenankan mengkopi cover, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab penutup/ kesimpulan, daftar pusatak
    2. Tidak diperbolehkan mengkopi Bab Tinjauan Pustaka, Bab Pembahasan dan Lampiran (data perusahaan/ lembaga tempat penelitian)
    3. Mengisi surat pernyataan, menyertakakan FC kartu identitas yang berlaku

<< kembali