Salah satu tuntutan reformasi di bidang pemerintahan adalah terwujudnya pembaharuan desa sebagai entitas mas yarakat hukum yang mandiri dan otonom. Sejalan dengan harapan tersebut, pemerintah telah merevisi 2 paket kebijakan otonomi yang menetapka n Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat desentralisasi. Kajian ini mencoba mendeskripsikan dinamika pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang, utamanya desa dalam pengertian sebagai Local-Self Government, sehingga akan diperoleh gambaran, sejauhmana transfer kewenangan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada desa, faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaannya. Untuk mendapatkan data dan analisa di fokuskan pada beberapa issu utama yang selama ini terkait dengan variabel otonomi desa antara lain; dasar hukum dan kebijakan otonomi desa, pemerintah desa, kewenangan desa, keuangan desa, BPD dan pembangunan desa. Rumusan yang dihasilkan dari kajian ini berupa data dan analisis tentang pelaksanaan otonomi desa tidak hanya bersifat normatif tetapi juga didasarkan pada sejumlah pengalaman empirik yang ditemukan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan desa. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman kita tentang otonomi desa dan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan DPRD utamanya dalam menyusun kebijakan dan program penguatan otonomi desa di Kabupaten Sidenreng Rappang

One of pursuit on government reformation is to form new entity as independent and autonomy people whom bounded by law and regulation. As time goes, the government has revised two of their autonomy policies, by establishing of Act no 32 year 2004 as replacement of Act no 22 year 1999 with the subject on Local Government, and Act no 33 year 2004 as replacement of Act no 25 year 1999 with the subject on Financial Balancing Within Central Government and Local Government, and also as the replacement of Act no 5 year 1979 with the subject on Rural Governmental as opinion of unsuitable any more compared by spirit of decentralization. This examination is trying to describe the dynamic of rural autonomy implementation in Sidenreng Rappang District, especially on rural understanding as Local-Self Government. It will obtain description on how far transfer of authority which has been done by central and local government to rural, and also describe the possibilities of factors which influence the affectivity of the implementation. For data gathering and analysis in focus to the main issues of autonomy variables; the acts and policies of rural autonomy, rural itself, rural authority, BPD and rural development. The result is formed by formulation of examination on data and analysis concerning the implementation of rural autonomy not only normative characteristic but also based on total empiric experiences which were found in practices of rural governmental coordination. This examination as hope to richer the understanding on rural autonomy and can become an input for local government and DPRD in order to arranged policies and other development program on rural autonomy in Sidenreng Rappang District.

Kata Kunci : Pembangunan Desa,Kebijakan Ekonomi,Otonomi Desa, Rural Authonomy Concept