Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam upaya mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis menurut UUD 1945, pada hakikatnya mencari apakah sebenarnya yang diinginkan oleh pembentuk UUD itu telah benar-benar dapat dilaksanakan dalam parktik, sehingga cita-cita untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis, telah menjadi suatu kenyataan yang hidup sepanjang UUD itu berlaku. Karya tulis ini mencoba mengkaji fungsi Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimiliki menurut ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dalam praktik. Bagaimana fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan cita-cita negara hukum Indonesia yang demokratis dalam pelaksanaannya. Tentunya digali dari unsur-unsur negara hukum demokrasi dan dianalisis di dalam praktik ketatanegaraan. Pembahasan hendak menunjukkan kepada fakta, sejauh mana Mahkamah Konstitusi itu dapat menjalankan fungsinya melalui kewenangan yang dimiliki. Mahmakah Konstitusi menjalankan 5 (lima) fungsi melalui pelaksanaan lima kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945. Kelima wewenang MK yang dimaksud, adalah (1) Menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) Memutus pembubaran partai politik; (4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan (5) Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengevaluasi dan menemukan fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi (UUD 1945). Sesuai sifat penelitian dan permasalahan yang diteliti, pendekatan penelitian ini digunakan penelitian survey, yakni meneliti permasalahan yang terjadi melalui sejumlah putusan-putusan MK yang telah dilakukan. Sebagai konsekuensi dari sifat penelitian hukum normatif, dokumen atau bahan hukum yang berbentuk keputusan-keputusan berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara logis dan sistematik, data empiris dilakukan dengan cara silogisme. Hasil penelitian dengan menggunakan cara berpikir induksi (dengan mengadakan generalisasi) dari telaah kasus yang dibahas, kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian ini adalah (a) Pengujian undang-undang, membutikan unsur negara hukum yang menjamin pengakuan dan perlindungi HAM (persamaan di muka hukum) yang tidak boleh bertentangan UUD 1945; (b). Putusan sengketa kewenangan antar lembaga negara, membutikan unsur negara hukum yang menganut prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan negara yang menjamin tidak boleh ada lembaga negara yang bertindak diluar kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi; (c). Putusan sengketa hasil Pemilihan Umum, membuktikan unsur negara hukum yang menjamin adanya kebebasan untuk dipilih dan memilih dalam proses pemerintahan yang demokratis. yang tidak boleh bertentangan UUD 1945; (d) Putusan pembubaran partai politik belum ada kasus, namun tidak berarti MK belum melaksanakan fungsi menegakkan negara hukum yang demokratis. Karena, apa pun alasannya pembubaran partai Politik tidak dapat dibenarkan, partai politik mutlak diperlukan dalam pemerintahan yang demokrasi; (e) Putusan yang diminta oleh DPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MK adalah putusan hukum bukan putusan politik. Karena secara konstitusional yang berwenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah MPR menurut Pasal 3 ayat (3) UUD1945. Berdasarkan putusan-putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi belum mampu mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis.

The constitution enforcement has been done by Constitution Court in the Indonesian constitution based on 1945 Constitution, in fact to look for what is actually wanted by the arranger of 1945 Constitution has really implemented in the reality so the ideal to uphold the Constitution to realize the democratic law state has become a reality along the Constitution has been prevailed. This thesis try to analyze the function of Constitution Court based on its authority, regarded 24 C article of 1945 Constitution in the reality. How the constitution enforcement and the principle of law state realize the ideal of Indonesian democratic law state in its implementation. Of course, it digs up the elements of democratic law state and analyzes in the constitution's practice. This study will show towards facts about how far Constitution Court to do their functions. Constitution Court have five functions through the implementation of five authorities as detennined in the third change 24 C article of 1945 Constitution. The five authorities of Constitution Court are (1) Examine the law towards the Constitution; (2) Decide disputing of authority of state institution that the authority is given by the Constitution; (3) Decide about the dissolution politics party; (4) Decide the disagreement of the' result of the General Elections; and (5) Decide the Indonesian Legislative Assembly's opinions about the guess of the violation of President or Vice President based on the Constitution. The purpose of the research is to describe, evaluate, and find the function and authority of Constitution Court in the Constitution (1945 Constitution) enforcement. In accordance with the characteristics of the research and the problem which is researched, the approach of the research use survey research that is study the problem that happens through the number of Constitution Court's decisions that has done. Because of the characteristics of the research nonnative law, document or the matter of law which is in the fonn of decisions such as the rule of legislation that has implemented with logically and systematic; empiric data that has been analyzed with syllogism. The result of the research used induction (to do generalization) as the way of thinking from the study of the analyzing cases. The conclusions as the answer for the problems of this research are (1) the examination oflaw. It has prove that the elements oflaw state guarantee the acknowledge and protection of Human Rights (having equality in law) and it doesn't contradicted with 1945 Constitution; Cb) The decision of disputing of the authority between state institutions. It has prove that the elements of law state which follow the principle of division or delegation of authority guarantee that there are 110t any state institution which acts in the outside of the authority which is given by the Constitution; ( c) Decision of disputing about the result of General Elections. It has prove that the elements of law state have guarantee that there is freedom to choose and to be chosen in the democratic governmental process and it doesn't contradict with 1945 Constitution; (d) Decision about dissolution the politics party. It is no cases but it doesn't mean that the Constitution Court doesn't implement yet the function to uphold the democratic law state. Whatever the reasons, the dissolution is not correct. The politics parties absolutely need in the democratic state ;( e) Decision that is asked by Indonesian Legislative Assembly towards the suggestion of dismissal of President and Vice President to Constitution Court is law decision not political decision. Because based on the constitution, assembly that has the authority to dismiss the President and Vice President based on 3 article, 'subsection (3) 1945 Constitution is the People's AdvisOlY Assembly. According to the decisions, it can be concluded that the function of Constitution Court is to realize the Indonesian democratic law state.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi,Negara Hukum,UUD 1945