Penulisan Tesis dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Eksekusi Grosse Akta diperoleh melalui penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung tentang Pembatalan Eksekusi Grosse Akta. Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Dengan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, yaitu hasil penelitian dijabarkan dan dianalisis dengan norma-norma hukum sesuai teori-teori ilmu hukum, kemudian dengan cara deduksi ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah digariskan. Dari hasil penelitian atas tiga putusan Mahkamah Agung yaitu No. 206. K/Pdt/1984, No. 1520 K/Pdt/1984 dan No. 3454. K/Pdt/1985 maka dapat diketahui dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tentang pembatalan eksekusi grosse akta yaitu : 1. Dalam putusan No. 206. K/Pdt/1984 hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa hakim pengadilan negeri telah keliru dalam pertimbangannya karena tidak mempertimbangkan pasal 164 HIR / 284 Rbg, dan pasal 208 ayat 1 HIR / 228 ayat 1 Rbg. Dengan demikian maka grosse akta tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan tidak mempunyai akibat hukum atas tanah obyek sengketa karena tanah tersebut milik orang lain yang tidak ada hubungannya dengan para pihak yaitu kreditur dan debitur sehingga penetapan eksekusi atas dasar grosse akta oleh Pengadilan Negeri harus dibatalkan. Menurut penulis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tersebut sudah tepat dan benar. 2. Dalam putusan No. 1520 K/Pdt/1984 dan No. 3454. K/Pdt/1985 hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa hakim pengadilan negeri telah salah menerapkan hukum yaitu mengartikan akta notaris sebagai pengakuan hutang dan mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR/258 Rbg sedangkan akta notaris tersebut bukanlah merupakan akta pengakuan hutang akan tetapi merupakan akta perjanjian kredit karena untuk dapat berlakunya pasal 224 HIR/258 Rbg harus bersifat limitatif yaitu hanya akta hipotik dan akta notariil yang bersifat pengakuan hutang serta jumlah hutang yang harus dibayar telah menjadi pasti. Oleh karena itu penetapan eksekusi atas dasar grosse akta perjanjian kredit oleh Pengadilan Negeri harus dibatalkan. Namun apabila pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 440 Rv dan pendapat Mudofir Hadi, Edhi Siswoko, Soetarno Soedja, Mr. Oe Siang Djie, Rudhi Prasetya, Tin Swan Tiong maka pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tersebut tidak tepat.

The written of thesis titled Juridical Observation about the Cancellation of Grosse Document execution is obtained by normative law research. This research is done to know the basic judgment of Supreme Court about the Grosse Document Cancellation. The data used in this research is obtained through literature research to get the secondary data. With the collector instrument used in this research is document study. The analysis data used is normative qualitative, that is the result of the research spelled out and analyzed by the law norm according to the law theories, then by using deduction method, withdrawn a conclusion based on the problem and purposes that lined. From the research above, three decision of Supreme Court No. 206 /K/Pdt/1984, No. 1520 K/Pdt/1984, and No. 3454. K/Pdt/ 1985, can be known that the basic judgment of the Supreme Court judge about the Cancellation of Grosse Document are: 1. In decision No. 206 K/Pdt/1984, the Supreme Course judge has considering that the Judge of State-owned Court has made a mistake in his judgment because he didn’t consider the 164 HIR/ 284 Rbg section, and 208 subsection 1 HR/ 228 subsection 1 Rbg. So that the Grosse Document having no execution power and law consequence on the dispute land object because the land is belong to other people that having no relation with the creditor and debtor, so the execution judgment on Grosse Document by the State-owned Court must be cancelled. According to the writer, the law judgment of Supreme Court judge is exact and right. 2. In decision No. 1520 K/Pdt/1984 and No. 3454. K/Pdt/1985, the Supreme Court judge has consider that the judge of State-owned Court has made a mistake in his law judgment, that is interpret the notaries document as a debt confession and having the same strength as the judgment that arranged in section 224 HIR/258 Rbg, while the notaries document is not a debt confession document but a credit agreement document because to make the section 224 HIR/258 Rbg valid, it must have the limitative characteristic that is only the mortgage document and notaries document having quality of debt confession and total debt that must be paid is certain. Therefore the execution decision on Grosse of debt agreement document by State-owned Court must be cancelled. But if the law judgment of Supreme Court judge is related to the certainty of section 440 Rv and the opinions of Mudofir Hadi, Edhi Siswoko, Soetarno Soedja, Mr. Oe Siang Djie, Rudhi Prasetya, Tin Swan Tiong, so that the law judgment of Supreme Court judge is not exact.

Kata Kunci : Grasse Akta,Pembatalan Eksekusi, Execution is cancelled because the grosse document is having no execution powerthe Grosse Document