Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengkonfirmasi hasil penelitian sebelunnya mengenai apakah factor politis dan teknis berpengaruh terhadap pengembangan pengukuran kinerja serta pada pemanfaatan informasi kinerja ketika penganggaran, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengembangan pengukuran kinerja. Subyek penelitian ini adalah pihak eksekutif, yaitu pejabat eselon 2,3 dan 4 pada instansi pemerintah. Sampel penelitian dipilih random terhadap instansi pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Instansi pemerintah daerah diwakili oleh dinas dan badan pada masing-masing pemerintah daerah. Dari 660 kuesioner yang didistribusikan , jumah yang dapat diolah adalah 316. Haisl pengujian menunjukkan bahwa factor politik, yang terdiri dari dukungan internal dan dukungan eksternal, berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan pengukuran kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja pada penganggaran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengembangan pengukuran kinerja. Sementara itu, factor teknis meliputi kapabilitas sistem informasi dan ketidakmampuan menjelaskan dan menilai metric kinerja tidak berpengaruh baik pada pengembangan pengukuran kinerja maupun pada pemanfaatan informasi kinerja pada penganggaran secara langsung dan tidak langsung melalui pengembangan pengukuran kinerja. Namun factor teknis yang lain , yaitu pengetahuan teknis, berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan pengukuran kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja pada penganggaran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengembangan pengukuran kinerja. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan menuju penganggaran berbasis kineja dipengaruhi oleh dukungan dari internal dan eksternal pemda, serta peran pihak luar, termasuk masyarakat, untuk mendampingi instansi pemda dalam menghadapi perubahan tersebut

Available in Fulltext

Kata Kunci : Informasi Kinerja, Anggaran Pemda