Pengelolaan organisasi pemerintahan daerah di Indonesia memasuki babak baru seiring dengan dilaksanakannya desentralisasi fiskal yang efektif dimulai per 1 Januari 2001. Dalam sistem ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk menggali potensi, mengelola dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dikuasai. Harapan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan jauh lebih terbuka, selain itu tingkat kemandirian daerah juga akan semakin tinggi, seiiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui sampai sejauh mana terjadi perubahan pola belanja daerah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. Studi ini hanya dibatasi pada kabupaten dan kota se jawa-bali. Sedangkan data yang digunakan adalah data APBD dan PDRB sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal (1998-2000 dan data setelah desentralisasi (tahun 2001-2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah lebih peka terhadap kebutuhan dan kekuatan ekonomi lokal. Pemerintah daerah dapat dikatakan semakin mandiri dan kreatif dalam mengelola sumber daya potensial yang dimiliki untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerahnya Hasil lain menunjukkan bahwa secara umum terjadi perubahan pola belanja daerah. Daerah-daerah memberikan porsi yang lebih besar pada belanja modal/ pembangunan. Perubahan ini secara positif berdampak bagi pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan pendapatan asli daerah. Temuan penting lain menunjukkan bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, belanja daerah akan lebih efektif bila dialokasikan untuk pembangunan fasilitas modal, yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja ini terbukti memberikan kontribusi peningkatan pendapatan asli daerah yang lebih besar daripada alokasi belanja langsung untuk pengembangan/pembangunan fasilitas layanan publik.

Fiscal decentralization brings more advantages for regions to manage their own fiscal capacities. Regions governments have opportunity to increase economic efficiency because the governments have informational advantages concerning resource allocation. The governments are in the better position to provide the kind of public goods and services that closely meets the local needs. Fiscal decentralization policy started when local governments still manage to eliminate the effects of financial crisis starting from 1997. Consequently, local governments have different level of fiscal readiness. Besides, this policy also started when disparity of local economic growth was at peak level. This study examines the effect of fiscal decentralization on economic growth. It also tends to compare the economic growth in the implementation of fiscal decentralization between regions based on the economic growth before fiscal decentralization. The regions which have better economics growth before fiscal decentralization are assumed to have better readiness, because of the better capability in allocating limited resources effectively and efficiently The result shows that the economic growth during the implementation of fiscal decentralization significantly better than before the implementation. The other result shows that the regions with better readiness facing fiscal decentralization still have better economic growth during the implementation of fiscal decentralization

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi Daerah,Desentralisasi Fiskal, Fiscal decentralization, economic growth,, regions