Dilihat dari sudut programnya, implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Sukoharjo dalam perkembangannya telah memperlihatkan kinerja yang cukup baik, terutama dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat dan penyediaan infra struktur di perdesaan. Hanya saja, jika dilihat dari aspek sosialnya, kinerja yang cukup baik tersebut dalam kenyataan kurang diimbangi dengan penyiapan sosial yang memadai, sehingga program tersebut kemudian dipersepsi dan disikapi secara beragam oleh para pelaku (stakeholders) PPK itu sendiri, sesuai dengan kadar kepentingannya baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peta persepsi stakaholders, yaitu pihak-pihak yang paling berpengaruh dan berkepentingan dalam pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Sukoharjo, yaitu pemerintah daerah, pendamping program dan masyarakat, yang dilihat dari 3 aspek, yaitu : (1) aspek desain dan manajemen program; (2) aspek kelembagaan program; dan (3) aspek pendanaan programnya. Adapun metoda penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan ada dua fenomena persepsi stakeholders, yaitu : satu sisi menyatakan pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sudah baik (positip), di sisi lain menyatakan pengelolaannya belum baik (negatif). Varian persepsi positip dan negatif di atas, disebabkan dalam pengelolaannya masih dijumpai beberapa permasalahan, menyangkut hal-hal berikut: (1) dari aspek desain dan manajemen program, permasalahannya ditandai dengan : (a) menonjolnya sikap ego dalam pengelolaan PPK; dan (b) berkembanganya sikap profit oriented dalam pengelolaan PPK; (2) dari aspek kelembagaan program permasalahannya ditandai dengan mengemukanya konflik kepentingan antar pelaku PPK itu sendiri; dan (3) dari aspek pendanaan program, permasalahannya ditandai dengan berkembangnya penilaian dana PPK sebagai dana hibah. Hasil pemetaan persepsi menunjukan bahwa untuk mengeliminir permasalahan yang ada, prioritas penanganan yang dibutuhkan stakeholders dalam pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) kedepan, menyangkut aspekaspek : (1) reorientasi program, melalui penyempurnaan blue print PPK; (2) regulasi ulang kelembagaan PPK; dan (3) penataan sistem pendanaan program dengan pengembangan pola sharing pendanaan antara pusat, daerah dan masyarakat secara proporsional.

From the view of the program, the implementation of Kecamatan Development Program (KDP) in Kabupaten Sukoharjo has shown a good performance, mainly in empowering the society wealth and furnishing infrastructure in the rural area. But, from the sight of its social aspects, the good performance in the reality is not balanced with the enough socialization, so the program than percepted and engaged in many varied ways by the stakeholders of KDP themselves, as compatible with the grade of their own interest physically, economically or socially. This research aims to know and to study the map of stakeholders’ perception. The stakeholders are the parties most influential and concerned with the management of KDP in Kabupaten Sukoharjo, namely the local government, facilitator and society. Their perceprion wiil be vewed from 3 aspects, there are: (1) the aspects of design and management program; (2) the aspects of program institutions; and (3) the aspects of program’s fund. The method used in this research is descriptive kualitative. The research identifies 2 different phenomena of perception. Some stakeholders perceive that the management of KDP is good (positive), but some others perceive it as still bad (negative). The variants of their perception result from th, caused in managing e fact tha there are many problems in the management itself. The problem arise: (1) from the aspects of design and management program, the problem is marked by: (a) the prominent of the sectoral/ area ego in managing KDP; and (b) the raised of profit oriented in managing KDP; (2) from the aspects of program’s institution, the problems is the prominent of the conflict of interest between the stakeholders; and (3) from the aspects of program’s fund, the problem is marked with the new meaning of program’s fund KDP as dana hibah (non return fund). The results of the perception mapping show that to eliminate the problems, the first thing that must be done by the stakeholders in managing the KDP in the future, regarding with some aspects: (1) program reorientation, true qualified blue print the KDP; (2) the regulation of KDP institution; and (3) the management system of fund program with the development sharing fund program among the central government, district and society proportionally.

Kata Kunci : Kemiskinan,Pemberdayaan Masyarakat,Persepsi Stakeholders