Standard Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur (dimengerti sebagai tingkat minimum pelaksanaan) untuk mengukur (menilai) pelaksanaan fungsi wajib regional yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Penelitian ini mengenai implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dengan studi kasus program pemberantasan malaria di Kabupaten Kulon Progo yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberantasan penyakit malaria di Kabupaten Kulon Progo, baik yang menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya. Implementasi SPM Bidang Kesehatan Program Pemberantasan Penyakit Malaria di Kabupaten Kulon Progo dari sisi indikator kinerjanya secara keseluruhan dapat tercapai, namun demikian secara kualitas program masih belum dirasakan manfaat dan dampaknya secara langsung kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo belum melaksanakan sosialiasi dan survei kepuasan pelanggan, sehingga pemahaman mengenai SPM masih rancu dengan standar pelayanan teknis yang dilakukan instansi pemerintah, serta indikator kinerja diasumsikan sama dengan indikator kinerja dalam LAKIP sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas. Layanan kesehatan program pemberantasan penyakit malaria di Kabupaten Kulon Progo tahun 2003 sudah memenuhi ketentuan program meliputi perencanaan, identifikasi masalah dan pelaporan atau evaluasi penentuan kegiatan, sehingga berhasil menurunkan angka kesakitan dan tidak ditemukan kasus kematian akibat penyakit malaria di Kabupaten Kulon Progo. Sumberdaya pelaksana dari sisi tenaga kesehatan dan pembiayaan program pemberantasan penyakit malaria di Kabupaten Kulon Progo tahun 2003 sudah cukup memadai, namun terdapat hambatan kurangnya sarana-prasarana, misalnya spraycan maupun swing fog, sehingga waktu penyemprotan menjadi panjang disebabkan secara geografis daerah endemis di wilayah pegunungan dan daerah penyebaran kasus meliputi hampir di seluruh wilayah kabupaten. Sikap para pelaksana program cukup baik bagi terwujudnya maksud dan tujuan program yang didukung oleh adanya fasilitas sarana-prasarana kerja yang memadai dan adanya tambahan penghasilan di luar gaji. Namun demikian, keterpaduan pemberantasan penyakit malaria lintas batas belum tercapai Sikap masyarakat atau kelompok sasaran program pemberantasan penyakit malaria di Kabupaten Kulon Progo dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan masih kurang yang disebabkan adanya perilaku kesehatan masyarakat khususnya di daerah endemis yang kurang mendukung program. Sikap pelaksana program masih perlu ditingkatkan lagi, sedangkan fasilitas dan penghasilan di luar gaji yang diperoleh jangan sampai menjadi motivasi utama bagi keberhasilan kinerja. Masih berkaitan dengan komitmen, para pengambil kebijakan lintas batas agar meningkatkan koordinasi dan melaksanakan program secara nyata.

The minimum Service Standard is a benchmark (understood as minimum level of performance) for measuring (assessing) the performance of regional obligatory function related to the basic service to the public. The research is about the implementation of minimum service standard in healthy with case study of malaria disease elimination policy in its succesfully and its failure. From the side of work indicator, the implementation of minimum service standard in healthy on malaria disease elimination program ini Kulon Progo regency generallya has achieved, however from the side it quality, the benefit and the impact of the program have not been directly received by community. The Government of Kulon Progo has not performed socialization and survey about consumers satification, therefore the understanding about minimum service standard still confused with thechnical service standard such as the government was done, in addition work inicator has assumed ssimilarwith work iniccator in LAKIP as measurement standard of succesfully and failure of carrying out of duty. Health service in malaria disease elimination program in Kulon Progo in the year of 2003 have fullfil the program governed, cased : planning, problem identification and reporting or evaluating case due to malaria disease in Kulon Progo regency. Human resources of healthy worker and cost resources of malaria disease elimination program in Kulon Progo in the year of 2003 have been enough available, however the lack of means and instruments caused resistence such as spraycan or swingfog, this cause the spreading time become longer due to goegraphically located in hill area and spreading cases area covered the whole of district regency. The attitude of human resources fairly good in effort to achive program aim and goal thaht supported by available of many instruments of work and extra salary. However, intregrity of interdependent in malaria disease elimination program have not been already achieved. Community attitude or target group of malaria disease program in Kulon Progo regency in form of loyalty and fidelity have been worse, it migth be caused by presence of community behavior especially in endemic area, that did not supported the program. The attitude of human resources program stiil should be improved while facilities and extra salary that got should not be mainly motivation in carrying out succesfully the program. Linked with commitment, interdepartement policy government should enhance relationship and actually carrying out the program.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah daerah,Pemberantasan Penyakit Malaria,Standar Pelayanan Minimal