Transisi demokrasi yang sedang terjadi memerlukan dukwigan dari berbagai elemen bangsa, termasuk di dalamnya dari birokrasi publik. Birokrasi bahkan menjadi bagian dari proyek transisi demokrasi itu cendiri. Birokrasi dituntut untuk melakukan demokratisasi di dalam dirinya. Sebuah proses perubahan d alam prinsip-prinsip menj alankan pemerintdian oleh birokrasi. Pemerintahan yang pada awalnya selalu menggunakan kontrd kekuasaan dan pertimbangan para pakar dalam proses pembuatan kebijbn, hams mulai merubahnya dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik dalam proscs pemerintahan. Pada tataran teoritis, demokratisasi birokrasi ini masih menjadi perdebatan. Di suatu sisi beberapa pakar menyatakan bahwa demokratisasi birokrasi adalah suatu ha1 yang tidak mungkin dilakukan, tetapi patar lain berpendapat bahwa demokratisasi itu dapat diwujudkan. Sementara I tu pada tataran praktis, mendemokratiskan birokrasi bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Pengalaman masa Orde baru membuktikan ha1 tersebut. Di tengah perdebatan teoritis tersebut, tmtutan terhadap terjadinya demokratisasi birokrasi semakin gencar di tataran masyarakat. Ini seiring dengan teljadinya transisi demokasi, munculnya gagasan tentang otonomi daerah dan tuntutan penciptaan good governance. Adanya perdebatan pada tataran teoritis, kesulitan pada tataran praktis dan muncuhya tuntutan akan penciptaan birokrasi yang deniokratis pada masa transisi sekarang ini, menjadi latar belakang yug menarik peneliti untuk mengangkat masalah ini menjadi tema dalam tesis ini. Penelitian ini di desain sebagai sebuah studi kasus derigan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawanc2.ra yang mendalam dengan informan yang telah dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Selain itu, data juga diperoleh melalui data sekunder. Data yang telah diperoleh diuji keabsahannya dengan menggunakan metode tr-iangulasi ddta yang bertumpu pada penggunaan sumber-sumber data yang berbeda. Data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa interaktif yang memuat tiga komponen utama, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesinipulan yang dilakukan secara interaktif dengan proses pengambilan data. Penelitim ini mengambil lokasi di Eabupaten Tssikmalaya dengan alasan subyektif peneliti yang telah mengenal baik wilajah dan kultur daerah tersebut. Hasil penelitian yang telah dilrkukan nienunjukkan bahwa prosedur pembuatan kebijakan publik di Tasikmalaya memberikan ruang yang sangat terbatas bagi keterlibatan masyarakat. Pada tataran ernpirik birokrasi peinerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak melibatkan masyarakat dahm proses pembuatan kebijakan publik. Birokrasi, dalam membuat sebuah kebijakan lebih berdasar pada hasil pengamatan mereka atas sebuah fenomena, bukan berdasar atas aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Birokrasi juga tidak mempunyai media yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan e spirasinya kepada birokrasi pemeiintah. Meterbukaan birokrasi terhadap masyarakat juga belum nampak. Birokrnsi tidak mempunyai media untuk menympaikan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Lapmm birokrasi clianggap cukup hanya dismipaikan kepada legislatif. Tidak adanya mekanisme dan media yang menghubungkan antara birokrasi dengan masyarakat ini menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya belum demokratis. Ia dapat digolongkan dalam apa yang disebut sebagai birokrasi otonom yang demokratis. Di sini birokrasi mempunyai otonomi dalam proses pembuatan kebijakan publik, tetapi ia juga dituntut untuk melibatkan masyarakat dalam proses itu. Tetapi masyarakat yang terlibat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai preferensi politik yang sama dengan birokrasi dan kelas penguasa, yaitu kelompok Islam. Hal ini disebabkan oleh beberap? faktor, yaitu budaya kerja lama birokrasi, pengaruh elit birokrasi, visi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan adanya faktor ysng disebut sebagai rutinitas keki asaan. Dari had penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan bahwa diperlukan upaya yang terus menerus dalam mewujudkan de:mokratisasi birokrasi. Ini hams dilakukan tidak hanya oleh birokrasi pemerintah, tetapi juga oleh inasyarakat politik dan masyarakat sipil. Diantma ketiga aktcr ini hams dijalin sebuah kerjasama yang baik, saling mendukung dan saling melcngkapi dalam rangka mewujudkan demokratisasi birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya.

The democracy transition that has been going on needs so many endorsements for every elements of this nation included the public bureaucracy, as it is in fact part of the democracy transition project itself. The bureaucracy transition is always demanded to do democratization inside; a changing process in doing the government principles in it. The government needs to make a change by applying society participation principles and public accountability in the government acministration even when at the first time they get used to the authority control and the opinion fiom some experts. The democratization bureaucracy is still a subject of debate in the theoretical level as some experts say that it is such impossible to do while the other it is can be realized. To democratize the bureaucracy is not a simple job in the practical level as it had been proved in the Soeharto era (ORBA). In the middle of argumentation about its theory, the demand for applying the democratization is more unceasing in the society. It comes along with the idea about self-au onomy and the good governance. The argumentation in theoretical level, difficulties in applyin.? it in the practical level and the demand for the democratic bureaucracy are become the background which make .the writer intcrcstcd in making it as the topic of the thesis. The research is designed as a study case which use the qualitative approach; one way to obtain the data use of different data resources. The data is then analyzed using the interactive by doing an intensive interview with some choscn informant using tho purposive sampling method. Moreover, the data is also obtained from the seccnded data which hns been tested its validity using the “data triangulation” which rely on the analysis which contain three main factor; the data reduction the ordered data and the conclusion which is done interactively in its process. The research is done in Kubupaten Tusikmuluya for some subjective reason: as the writer has already known its culture and territory. The result of the research is shown that public policy making procedure only gives little space for the involvement of the society. In the empirical level the government bureaucracy in Kubupaten Tasikmaluya doesn’t involved the society in the public policy making process. In making its policy, the bureaucracy doesn’t rely on the aspiration of the society. It doesn’t only have any media, which can be used by society to convey their aspiration to the government but also to give their report to the society as they think that it will be enough just to convey it to the legislative. There are no mechanism or media to relate the bureaucracy to its society, which show that the Kabupaten TusikmaZuyu government is not democratic yet. It can only be classified to what we call the “autonomy of democratic hur1zaucratic”. It is a situation where the bureaucracy has itself autonorny to make the public policy so it is demanded to get involved the society in its process by the other party. At the end, the bureaucracy anly involves and takes any responsibility to some group of societies that have the same political preference with the ruler, that is the Islam Society. It is caused by some factor, Ilicy il:'c; 1l1c old-Iiisliioiicil 01' IIic l)t~~~~iil~~~i~Ii~ ciiIt1II.q (lie iii!luciiGc 01' olilc bureaucracy, the vision of Tusikmuluyu government and some factor called authority routines. The writer recommends that to carry out the democratization burcaucrncy nccd hard work which is done not only by thc yovcrnmcnt bureaucracy but also by the political society and civil society. Among those three factors there have to be a good cooperation, support each other in order to realize the democratization bureaucracy in Kubupaten Tasikmalaya.

Kata Kunci : Demokratisasi Birokrasi,Partisipasi Masyarakat