MM 657.431.8 Uta p

Peranan pemerintah dalam meningkatkan nilai tukar petani

Penulis

Utami, Heni Handri

Pembimbing: Drs. R. Agus Sartono, MBA


ABSTRACT : THE ROLE OF THE GOVERNMENT TO INCREASE FARMERS’ TERM OF TRADE: CASE STUDY IN DAERAE ISTIMEWA YOGYAKARTA In the era of industry, the government emphasize industry development. As a consequence, productive land becomes less because the productive land is changed into industry area. Agriculture sector faces challenges for instance, how to increase farmers’ term of trade with a smaller productive land. The policies in agriculture sector to increase farmers’ term of trade are determined to lowest level of price (floor price of rice) and credit for agribusiness. In this research, we will know how far the government policies is to increase the farmers’ term of trade. Data used in the research is secondary data. The resources of farmers’ term of trade data fiom economic indicator, statistic data from DOLOG, and statistic data from Department of Cooperative or Bank -at Indonesia as a credit coordinator of agribusiness. There are four variables which will be looked upon and those are farmers’ term of trade, credit of agribusiness, rice floor price, and rice price based on marketing mechanism. The period of data will be researched fiom 1995 until 1999. According to analyze research, policy of rice floor price and credit policy of agribusiness do not influence farmers’ term of trade. This mention that the government does not take a part t o increase farmers’ term of trade The impact of economic crisis increase farmers’ term of trade, credit of agribusiness, rice floor price, and rice price based on marketing mechanism.

INTISARI : PERANAN PEiMElUNTAH DALAII MIZNINGKATKAN NILAI TUKAR PETANI: STUD1 KASUS DI DAERAH ISTLMEWA YOGYAKARTA Pada era industrialisasi ini p emehtah lebih menitikberatkan pada pembangunan sektor industri. Akibatnya lahan pertanian menjadi semakin sempit karma dirubah menjadi kawasan industri. Sektor pertanian menghadapi tantangan antara lain bagaimam meningkatkan nilai tukar petani dengan sernakin sempitnya lahan pertanian. Adapun kebijakan pemerintah dalam meningkatkan nilai tukar petani adalah kebijakan penetapan harga beras terendah dan pemberian KUT. D l m aa penelitian ini akan diteliti seberapa bear peranan pemerintah dalam meningkatkan nilai t ukar petani. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder untuk nilai tukar petani diambil dari indikator ekonomi, data statistik yang dikeluarkan oleh DOLOG, data statistik yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi atau Bank Rakyat Indonesia sebagai koordinator KUT. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang akan diamati yaitu nilai tukar petani, nilai kredit usaha tani, harga beras terendah, dan harga pasar untuk komoditas beras. Nilai kredit usaha tani , harga beras terendah, dan harga beras di pasar merupakan variabel independent dan nilai tukar petani merupakan variabel depejiderit. Jangka waktu pengamatan dari tahun 1995 sampai 1999. Dari h ail analisis, temyata kebijakan patokan harga terendah dan Kredit Usaha Tani tidak berpengaruh terhadap nilai tukar petani. Hl ini menunjukkan bahwa a pemerintah tidak berperan dalam meningkatkan nilai tukar petani. Krisis ekonomi berdampak pada peningkatan nilai tukar petani, jumlah KUT, harga patokan beras terendah, dan harga beras menurut mekanisme pasar. Nilai tukar petani dipengaruhi oleh harga beras menurut mekanisme pasar.

Kata kunci Nilai Tukar Petani,Kebijakan Pemerintah,Harga Beras
Program Studi Magister Manajemen UGM
No Inventaris c.1 (1510/H/2000)
Deskripsi xi, 60 p., bibl., ills., 30 cm
Bahasa Indonesia
Jenis Tesis
Penerbit [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2000
Lokasi Perpustakaan Pusat UGM
File Tulisan Lengkap dapat Dibaca di Ruang Tesis/Disertasi
  • Anda dapat mengecek ketersediaan versi cetak dari penelitian ini melalui petugas kami dengan mencatat nomor inventaris di atas (apabila ada)
  • Ketentuan Layanan:
    1. Pemustaka diperkenankan mengkopi cover, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab penutup/ kesimpulan, daftar pusatak
    2. Tidak diperbolehkan mengkopi Bab Tinjauan Pustaka, Bab Pembahasan dan Lampiran (data perusahaan/ lembaga tempat penelitian)
    3. Mengisi surat pernyataan, menyertakakan FC kartu identitas yang berlaku

<< kembali