Peran Puskesmas dalam pembangunan kesehatan telah dibuktikan secara empiris melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan di Kabupaten Bantul belum dapat dicapai secara optimal, hal ini ditandai dengan naiknya proporsi kematian ibu pada tahun 2002 dari 131 jiwa menjadi 152 jiwa per 100.000 KH. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebenarnya telah melaksanakan berbagai upaya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Visi yang ditetapkan adalah “Bantul Sehat 2005”. Namun ternyata penetapan visi, misi dan analisis SWOT tidak berdasarkan analisis yang benar tetapi untuk memenuhi kepentingan tertentu. Akibatnya strategi dan kebijakan yang dilaksanakan menjadi tidak tepat, termasuk kebijakan pengelolaan puskesmas yang masih memakai kebijakan status quo, yang berdampak puskesmas belum dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada pengguna jasa pelayanan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mencari alternatif kebijakan pembiayaan kesehatan di puskesmas. Dalam penelitian ini digunakan suatu prosedur analisis kebijakan untuk merumuskan masalah-masalah kebijakan, meramalkan kebijakan di masa depan, mengidentifikasi dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang paling efektif. Masalah yang teridentifikasi sebagai penyebab rendahnya dana yang dikelola langsung oleh puskesmas di Kabupaten Bantul adalah desentralisasi kesehatan, distribusi alokasi anggaran, dan mobilisasi dana. Dari permasalahan yang ada, dapat dirumuskan enam alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan pembiayaan di puskesmas Kabupaten Bantul, yaitu alternatif kebijakan Puskesmas Swakelola, Puskesmas Swadana, Puskesmas Sebagai Public Enterprise, Puskesmas dikelola masyarakat, Puskesmas dikontrak swasta, dan privatisasi Puskesmas. Berdasarkan penilaian dampak positif dan konsekwensi serta kriteria yang ditetapkan maka diperoleh satu alternatif kebijakan yang direkomendasikan untuk meningkatkan sumber dana yang dikelola langsung puskesmas di Kabupaten Bantul yaitu Kebijakan Pengelolaan Puskesmas Sebagai Public Enterprise. Dinas Kesehatan harus mempersiapkan infrastruktur Puskesmas public enterprise antara lain berupa perda, struktur organisasi Puskesmas serta SDM puskesmas. Pengelolaan puskesmas sebagai public enterprise diharapkan puskesmas dapat mengurus rumah tangganya sendiri, dan berdampak pada peningkatan anggaran yang dikelola sehingga puskesmas dapat meningkatkan mutu pelayanan serta memberi kontribusi dalam pencapaian visi Bantul Sehat 2010

The role of Puskesmas in health development has been evidenced empirically through the improvement of the level of the public health. The health level in Bantul Regency has not reached optimally. The proportion of maternal mortality is still increased (in 2002, the maternal mortality increased from 131 to 152 per 100000 live birth). Health Agency Office of Bantul Regency has conducted some efforts to increase the level of public health. The vision is “Bantul Sehat 2005”. But, in fact, the determination of vision and mission, and the SWOT analysis not based on the right analysis; it is only for perform some interests. Due to that situation, the strategy and the policy implemented inadequately, include the policy of Puskesmas management is still use status quo policy that made Puskesmas cannot perform adequate services to the users. This thesis has an aim to find the policy alternatives on financing Puskesmas through Puskesmas management. In order to increase the Puskesmas’ self-managed fund in year 2004 – 2010, there was need several policy alternatives based on the existing problems. This research used some procedures in policy analysis to formulate policy problems, policy projection, to identify and to recommend the highly effective policy alternative. The method is descriptive-qualitative method by case study approach. The problems that identified as the causes of limited fund that selfmanaged by the Puskesmas in Bantul Regency are health decentralization, distribution of budget allocation, and fund mobilization. By analyzing the problems, we can formulate six alternatives, such as Self-Managed (swakelola) Puskesmas, Self-financed (swadana) Puskesmas, Puskesmas as a Public Enterprise, Puskesmas management by the community, private contracted system, and privatization of Puskesmas. Based on the assessment on the positive impact, the consequences, and the determined criteria, we will have a recommended policy alternative to improve the financial resources that will directly managed by the Puskesmas in Bantul Regency: The policy of making Puskesmas as a Public Enterprise. The Office of Health Agency should prepare the infrastructures on performing Puskesmas as a public enterprise; such as by formulate some local regulation (Perda), organizational structure of Puskesmas, and qualified human resources. Management of the Puskesmas as a public enterprise hoped to be more autonomous to arrange its activities, and it will effected on the budget in order to enhance the service quality an also to contribute on vision achievement: Bantul Sehat 2010.

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan,Pembiayaan Kesehatan