Perubahan sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah dimulai sejak diterbitkannya Permenpan No: PER/09/M.PAN/5/2007 yang mewajibkan K/L menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Transformasi sistem pengukuran kinerja dipicu oleh perubahan pola anggaran dari sistem penganggaran tradisional (tradisional-based budgeting system) menjadi sistem anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting system) yang pada akhirnya mendorong perubahan struktur program dan kegiatan dan perubahan pola penyusunan Rencana Strategis K/L. Untuk mengatasi perubahan mendasar tersebut, pada tahun 2010, BPPT menggunakan pendekatan BSC sebagai tools yang tidak hanya digunakan untuk merumuskan indikator kinerja dan menetapkan target kinerja tingkat lembaga tetapi juga untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja lembaganya. Penelitian ini berusaha mencari tahu sejauh mana penerapan BSC pada sistem pengukuran kinerja pemerintah yang terintegrasi dalam SAKIP dan juga melalui metode benchmarking, peneliti berusaha mencari solusi untuk memperbaiki implementasi BSC di BPPT. Adalah metode pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengungkap dan mencari kebenaran dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan paradigma konstruktivis dan metode penelitian studi kasus. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, peneliti melakukan observasi, wawancara, FGD dan dokumentasi. Hasil evaluasi atas implementasi BSC dalam sistem pengukuran kinerja di BPPT masih sangat lemah. Selain kesalahan dalam menetapkan strategi perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan juga tidak ditemukan hubungan kausalitas antara strategi yang satu dengan strategi lainnya. Padahal keunggulan BSC terletak dari kemampuannya dalam mengorganisir strategi-strategi organisasi dengan pendekatan sebab akibat (if-then connection) hingga membentuk Peta Strategi (Strategy Map). Melalui metode benchmarking, BPPT memahami bahwa BSC belum digunakan secara maksimal dalam sistem pengukuran kinerjanya. Selain Strategy Map, BPPT juga harus secara serius membuat panduan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard yang sampai saat ini belum ada petunjuk pelaksanaannya dan juga belum ada petunjuk teknisnya. Karena selama ini konsep BSC baru diterapkan dalam tataran yang masih sangat sederhana, yaitu hanya sebagai tools pengukuran kinerja. Meskipun demikian, hasil benchmarking telah membuktikan bahwa ada ketidakharmonisan antara BSC dengan sistem AKIP. Konsep keseimbangan yang dijadikan keunggulan dalam BSC ternyata tidak diterima dalam penilaian implementasi SAKIP. Sasaran Strategi dan juga Indikator Kinerja Utama pada perspektif internal proses dan juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang selama ini dijadikan sebagai cluster internal, tidak dianggap cukup baik untuk mewakili kinerja tingkat lembaga.

-

Kata Kunci : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Pengukuran Kinerja, Balanced Scorecard, Sistem Manajemen Strategis, RDE & O