Laporkan Masalah

Penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Dinas Perhubungan Postel dan Pariwisata Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2005

NIODE, Donny, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt

2008 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sehingga penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, diamanatkan APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, di mana APBD disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD. Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD, disusun Strategi dan Prioritas APBD. Hal tersebut merupakan sebagian dari prinsip anggaran kinerja selain harus pula mengembangkan Standar Analisa Belanja (SAB), Tolak Ukur Kinerja serta Standar Biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas penerapan prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja tersebut pada Dinas Perhubungan Postel dan Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2005. Penelitian ini menggunakan data primer, berupa hasil wawancara mendalam (indepth interview) di Dinas Perhubungan, Postel dan Pariwisata Provinsi Gorontalo, Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Bappeda Provinsi Gorontalo, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dan dinas terkait lainnya serta data sekunder, berupa data atau keterangan-keterangan dan pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa penganggaran dengan pendekatan kinerja di Provinsi Gorontalo khususnya Dinas Perhubungan, Postel dan Pariwisata Tahun Anggaran 2005 memiliki intensitas yang rendah, karena prinsipprinsipnya tidak diterapkan secara maksimal.

Budgeting is an estimations utterance that can be reached in exact periods with its financial measurement, so that budgeting can be a process or methods for preparing a financial planning. Publics sector budgeting is an accountability towards publics budgeting and its programmed. Based on Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, describes that The Planning of Local Budgeting (APBD) must be composed based on working approach , so that it has a specific target that can be reach in one year.. Based on this statement so in order to prepare a budgeting planning , Local Government with Local Parliaments sit together to arrange the General Directions Policy. Based on General Directions Policy, be decided the strategy and priority of The Planning of Local Budgeting. This matter is one of principle of budgeting based on working besides budgeting standard analysis ( SAB ), The standard of working and Standard of Budgeting. This research objectives is to know the intensifications of budgeting principle based on working in Transportations, Tourism and Pos Telecommunication Department to confront new public management to increase human prosperity. This research used primer data, troughs (indepth interview) in Transportations, Tourism and Pos Telecommunication Department Gorontalo Province, Financia; Board of Gorontalo Province, Local Planning Board of Gorontalo Province , Local Secretary of Gorontalo Pprovince and secondary data, involve of library, writing paper, documenters, and other relations data lead by descriptions analysis . The result of research show that budgeting and working accelerations in Transportations, Tourism and Pos Telecommunication Department Gorontalo Province on 2005 did not has been applied optimally.

Kata Kunci : Estimasi kinerja,Anggaran sektor publik,Akuntabilitas dana publik, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.