Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam kerangka pemerintahan yang baik. Namun demikian, sejauh ini belum ada pengalaman praktis dari pemerintah daerah di Indonesia yang dapat menunjukkan bahwa partisipasi memiliki pengaruh yang besar dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Kabupaten Bima telah mengembangkan pendekatan partisipasi dalam perencanaan selama 5 (lima) tahun, namun evaluasi dari proses tersebut hanya difokuskan kepada tingkat pencapaian jumlah usulan dari desa dan masyarakat yang diakomodir dalam anggaran pembangunan tahunan atau APBD. Dengan demikian studi ini menjadi penting untuk melihat proses partisipasi secara lebih mendalam dalam praktek kepemerintahan di tingkat daerah. Berbagai teori telah mengemukakan bahwa partisipasi mengedepankan pelibatan masyarakat dalam proses dialog untuk pengambilan keputusan public. Pada sisi lain transparansi menekankan pentingnya kemudahan bagi masyarakat luas dalam memperoleh informasi. Sedangkan akuntabilitas dalam perencanaan memberikan kerangka yang jelas bagi berlangsungnya integrasi yang sistimatis antara perencanaan dan penganggaran. Berangkat dari hal tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah sejauh mana partisipasi dapat mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bima? Temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran. Disamping itu, forum-forum masyarakat telah menjadi salah satu alat yang penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran.

Participation, transparency and accountability have strong linkages to one another in terms of good governance, but there is no empirical evidence from local governments in Indonesia which have shown that participation process can also promote the idea of transparency and accountability. Bima District has been developing participatory approach for 5 years. The evaluation of participatory process has only focused on achieving number of the proposals from the village level that are accommodated in the annual budget. Theory argued that participation emphasizes on the involvement of relevant stakeholders in dialogue process for public decision making. Transparency stresses on the flow of information and two way communications between local government and citizens and other relevant stakeholders. Meanwhile, accountability is very much related to systematic integration between goals, standards, multi-annual plan and annual budget. The main question is: ‘Has public participation improved the transparency and accountability in the planning and budgeting process in Bima District?’, with the sub-questions: ‘Is there a difference in the level of the transparency and accountability in the planning and budgeting process before and after the adoption of a participatory approach?’, and ‘Can public participation explain the different level of the transparency and accountability in the planning and budgeting process?’. There are three variables; participation, transparency, and accountability were observed through interviews, questionnaires, and secondary data in order to investigate the research questions. The main findings are that there is a different level of accountability before and after the participatory process in planning and budgeting, with the condition after the adoption of a participatory approach being more accountable rather than before. Public forums are found to be important instruments to promote the transparent decision making process and public accountability in planning and budgeting.

Kata Kunci : Perencanaan Daerah,Transparansi dan Akuntabilitas,Persepsi Masyarakat, participation, transparency, accountability